Sisdiknas Kekang Kedaulatan Kurikulum Pesantren

Jakarta, NU Online
Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dinilai masih memberlakukan kebijakan terpusat yang potensial menggerus sebagian besar otonomi mayoritas lembaga pendidikan di Tanah Air. Sebagai wahana pendidikan berkarakter khas dan bercirikan lokal, pesantren termasuk paling banyak menerima imbas dari pengekangan ini.<>

“Proses ‘negaraisasi’ pendidikan telah mempengaruhi kedaulatan kurikulum pesantren. Kalau ini dibiarkan pelan-pelan pesantren dapat kehilangan jati dirinya,” tegas pengamat pendidikan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta Syamsul Hadi, Senin (30/4).

Menurut Syamsul, proses negaraisasi terjadi lewat sejumlah kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan otonomi institusi yang bersangkutan. Standarisasi kelulusan, prioritas mata pelajaran dan formalitas ijazah yang ditetapkan oleh pemerintah telah banyak menjauhkan pesantren dari keunikan kurikulumnya sendiri yang berbasiskan turats (tradisi).

“Pemerintah terlalu berpikir positivistik, terlalu mengedepankan formalitas dan standar-standar yang profan. Padahal, pesantren maupun madrasah punya kurikulumnya sendiri,” ujarnya.

Di satu sisi, ketetapan tersebut memang mendorong pesantren atau madrasah untuk lebih tertib administrasi. Namun di sisi lain, peraturan ini telah menciptakan ketergantung  terhadap alur sistem yang ada, seperti tuntutan ujian nasional dan keharusan mendapatkan ijazah formal.

Karena itu, lanjutnya, harus ada perubahan kebijakan yang mendasar sehingga kekhasan karakter dan potensi pesantren memperoleh ruang gerak untuk berkembang secara mandiri. Di antaranya adalah dengan pengakuan atas kompetensi lulusan pensantren, tanpa harus mengacu pada monopoli ketentuan buatan pemerintah.

Dalam konteks ini, pemerintah dinilai tidak jeli bahwa lunturnya karakter pesantren akan berbanding lurus dengan hilangnya khazanah kelokalan Nusantara. Padahal, jika dipupuk khazanah tersebut merupakan modal berharga bagi terbangunnya karakter sebuah bangsa di tengah bangsa-bangsa lainnya.

“Kerugian besar negara dari kebijakan yang tidak mengindonesia ini adalah kehilangan tradisi unik dari bangsanya sendiri. Padahal, karakter itu dibentuk dari pengharagaan terhadap budaya lokalnya,” tandasnya.

Redaktur     : Syaifullah Amin
Kontributor : Mahbib Khoiron