Nasional
Tangani Covid-19, Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sejalan
NU Online · Selasa, 31 Maret 2020 | 11:30 WIB
Ilustrasi. (Foto: via iStockphoto)
Abdul Rahman Ahdori
Kontributor
Jakarta, NU Online
Pengamat Kebijakan yang juga Dosen Universitas Indonesia (UI) M. Syaroni Rofii meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menampilkan ketidakharmonisan di hadapan publik terkait penanganan virus corona.
Sebaliknya dalam menghadapi Covid-19, unsur pemerintah pusat dan daerah wajib menunjukan keharmonisan, seirama, dan satu keputusan atau sejalan dalam kebijakan penanganan.
Dia menambahkan, jika antar-pemerintah saja tidak sejalan bagaimana masyarakat di akar rumput. Mereka bingung harus berlindung kepada siapa. Saat ini masyarakat tersebut membutuhkan kepastian dan jaminan hidup yang terukur.
“Di level pemerintahan belum ada sinkronisasi pusat dan daerah, pusat dan daerah belum singkron. Ketika Pusat bilang A, Pemda bilang B. Harusnya perdebatan selesai di level pemerintahan karena dibutuhkan yang dibutuhkan masyarakat kepastian,” kata Syaroni Rofii kepada NU Online, Selasa (31/3).
Pernyataanya itu merespon tingginya perdebatan di media sosial terkait sikap pemerintah termasuk disharmoni antar pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19 ini. Atas berbagai perdebatan tersebut telah mengakibatkan kepanikan yang luar biasa kepada masyarakat. Karena itu sudah selayaknya seluruh elemen pemerintah satu sikap.
Selain mengandalkan sikap pemerintah yang prosedural tersebut, dia lebih optimis kepada kekuatan sipil seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam melawan corona di masyarakat.
Menurutnya, NU dan Muhammadiyah cenderung satu sikap dalam menghadapi corona, misalnya ketika intruksi diedarkan seluruh pengurus ranting NU dan Muhammadiyah melaksanakan pesan surat edaran yang diterimanya.
“Daripada menumggu hasil pemerintah, saya lebih sepakat kekuatan masyarakat sipil. Dalam hal ini NU dan Muhammadiyah, mereka dari pusat ke daerah mulai bergerak dalam arti bottom-up, dari bawah ke atas,” terangnya.
Saat ini, ucap dia, jangan sampai kebijakan pemerintah hanya fokus pada penyelamatan ekonomi. Sebab ada yang jauh lebih penting dari itu yakni menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia.
Kebijakan yang diputuskan harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang dan konsekuanesi yang diambil pun jangan sampai menimbulkan masalah-masalah baru.
Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Fathoni Ahmad
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
4
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
5
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: 5 Cekelan Utama kanggo Wong kang Amar Ma'ruf Nahi Munkar
Terkini
Lihat Semua
