Nasional
MUNAS-KONBES NU 2017
Tidak Cukup Distribusi Lahan, Negara Belum Hadir untuk Petani
NU Online · Jumat, 24 November 2017 | 11:32 WIB
Mataram, NU Online
Panitia Munas-Konbes NU 2017 H Robikin Emhas mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai negara belum hadir untuk sektor pertanian. Upaya negara di sektor pertanian tidak cukup dengan distribusi lahan, tetapi juga penangan menyeluruh mulai dari pupuk, pemasaran, sampai kebijakan impor.
Hal ini disampaikan H Robikin yang juga Ketua PBNU ketika menyinggung isu distribusi lahan yang diangkat dalam foum Munas-Konbes NU 2017 pada jumpa pers di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Kamis (23/11) pagi.
“Monopoli lahan dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 hektare. Sementara para petani memiliki sebidang tanah kecil kurang dari 2 hektare. Di sini pemerintah tidak hadir,” kata Robikin.
Pertanian ini masalah yang cukup kompleks. Meskipun demikian, masalah distribusi lahan juga harus dikaji dengan serius di samping masalah lainnya.
“Distribusi lahan tak cukup. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kalau pemerintah serius, pemerintah harus juga hadir di bidang pertanian,” kata Robikin.
Menurutnya, skema impor juga mesti diatur. “Kenapa waktu petani panen, pemerintah justru malah mengambil kebijakan impor?” (Alhafiz K)
Panitia Munas-Konbes NU 2017 H Robikin Emhas mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai negara belum hadir untuk sektor pertanian. Upaya negara di sektor pertanian tidak cukup dengan distribusi lahan, tetapi juga penangan menyeluruh mulai dari pupuk, pemasaran, sampai kebijakan impor.
Hal ini disampaikan H Robikin yang juga Ketua PBNU ketika menyinggung isu distribusi lahan yang diangkat dalam foum Munas-Konbes NU 2017 pada jumpa pers di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Kamis (23/11) pagi.
“Monopoli lahan dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 hektare. Sementara para petani memiliki sebidang tanah kecil kurang dari 2 hektare. Di sini pemerintah tidak hadir,” kata Robikin.
Pertanian ini masalah yang cukup kompleks. Meskipun demikian, masalah distribusi lahan juga harus dikaji dengan serius di samping masalah lainnya.
“Distribusi lahan tak cukup. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kalau pemerintah serius, pemerintah harus juga hadir di bidang pertanian,” kata Robikin.
Menurutnya, skema impor juga mesti diatur. “Kenapa waktu petani panen, pemerintah justru malah mengambil kebijakan impor?” (Alhafiz K)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
4
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
5
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: 5 Cekelan Utama kanggo Wong kang Amar Ma'ruf Nahi Munkar
Terkini
Lihat Semua
