Wamen ATR/BPN Ingatkan Jajarannya Kewajiban Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat
NU Online · Senin, 20 Januari 2025 | 13:00 WIB
Malang, NU Online
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengingatkan seluruh jajarannya soal kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hal itu diungkapkan Wamen Ossy saat meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang berlangsung di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang, pada Ahad (19/1/2025).
“Bapak, Ibu, memang tidak mudah menyelesaikan permasalah tanah. Terlebih yang kita urus bukan tanahnya kita tapi tanahnya masyarakat. Tapi kewajiban kita untuk membantu masyarakat dan memberi pelayanan terbaik dalam tusi (tugas dan fungsi) dan kewenangan yang kita miliki,” terangnya.
Dalam memenuhi kewajiban itu, Wamen Ossy menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan semakin hari kian tinggi. Terlebih, masyarakat juga ingin pelayanan yang mereka terima harus semakin mudah dan cepat. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran, khususnya di Kantah Kota Malang, untuk wajib meningkatkan mutu pelayanannya.
“Tapi perlu diperhatikan, bahwa dalam memenuhi kewajiban itu, tidak boleh juga asal-asal ya. Tidak hanya lebih cepat, tapi juga juga harus teliti. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan ke depannya,” tegas Wamen Ossy.
Usai meninjau PELATARAN, Wamen Ossy didampingi Kepala Kantah Kota Malang Kresna Fitriansyah juga meninjau hampir seluruh ruangan yang ada di Kantah Kota Malang. Ia juga menyapa seluruh pegawai yang ada di ruangan.
“Selamat bekerja, harus lebih semangat lagi. Tahun 2025 ini, mari tingkatkan kualitas pelayanan kita,” ucap Wamen Ossy mengakhiri peninjauannya di Kantah Kota Malang.
Turut mendampingi Wamen Ossy dalam kesempatan ini, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Reska Oktoberia serta Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin. Turut hadir dalam peninjauan, sejumlah Kepala Kantah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
Terpopuler
1
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
2
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
3
UU Perampasan Aset: Tersangka Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas jika Capai Rp1 Miliar
4
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
5
KTT APEC, Presiden Prabowo Harap Pertemuan Xi Jinping, Trump, Putin Wujudkan Stabilitas dan Perdamaian Dunia
6
Pesantren Award 2026 Digelar 25-26 November, Kemenag Apresiasi Kepala Daerah Pendukung Pendidikan Pesantren
Terkini
Lihat Semua