Yenny Wahid: Jangan Jadikan NU sebagai Batu Loncatan Politik
NU Online · Jumat, 31 Juli 2015 | 11:05 WIB
Jombang, NU Online
Memimpin organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, tidak boleh asal-asalan. Apalagi hanya menjadikannya sebagai batu loncatan politik, harus dihindari oleh siapapun yang aktif di ormas keagamaan ini.<>
Hal tersebut dikatakan Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid) usai berziarah di makam ayahnya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di komplek Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Jumat (31/7) sore. Yenny didampingi suaminya, Dhohir Farisi.
“Mimpin NU jangan sampai sebagai batu loncatan saja. Apalagi batu loncatan politik. Naudzubillah min dzalik,” ujar putri kedua almarhum Gus Dur ini.
Menurut Yenny, NU rentan terhadap politik uang (money politics). “Memang NU juga tidak lepas dari fenomena yang menjangkiti seluruh bangsa, yaitu soal politik uang. Harus ada mekanisme yang menjawab itu,” tegasnya.
Disinggung soal pencalonan pamannya, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah), Yenny tidak menyatakan mendukung atau menolak. “Bagi kami, silakan saja. Siapapun berhak maju. Tapi persoalan tadi harus dijawab. Politik uang yang sudah menjangkiti warga NU harus dituntaskan,” tandasnya.
Yenny menambahkan, jika NU sendiri dalam bermuktamar dan dalam pemilihannya cenderung pragmatis, masih juga tergiur dengan iming-iming pragmatisme dan uang, tentu sulit untuk membantu dalam pemberantasan korupsi.
“Bagaimana bisa mendandani moral masyarakat, bagaimana mampu melawan korupsi di republik ini jika kita sendiri masih begitu,” ujar Direktur The Wahid Institute Jakarta ini.
Ditanya tentang pro-kontra masalah mekanisme pemilihan melalui Ahlul Halli Wal Aqdi, Yenny memberi ruang para muktamirin untuk menentukannya. “Soal itu, terserah mekanismenya seperti apa,” ujarnya diplomatis. (Musthofa Asrori/Fathoni)
Terpopuler
1
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
2
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
3
UU Perampasan Aset: Tersangka Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas jika Capai Rp1 Miliar
4
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
5
KTT APEC, Presiden Prabowo Harap Pertemuan Xi Jinping, Trump, Putin Wujudkan Stabilitas dan Perdamaian Dunia
6
Pesantren Award 2026 Digelar 25-26 November, Kemenag Apresiasi Kepala Daerah Pendukung Pendidikan Pesantren
Terkini
Lihat Semua