Koperasi dan Adaptasi Pesantren

Sejak mula kiai Hasyim Asy’ari dan kiai Wahab Chasbullah menunjukkan bahwa membangun kemandirian ekonomi dengan beragam tantangannya itu sama besar dan pentingnya dengan perhatian pada masalah agama. Karena problem keumatan dan kebangsaan kerap kali berkelindan dengan problem ekonomi. Oleh karenanya mereka menyerukan supaya ulama, kiai, ustadz, dan para santri memiliki kepedulian ekonomi yang sama besarnya dengan kepedulian terhadap agama.

Kesejahteraan umum menjadi titik tekan karena menjadi tujuan bermasyarakat dan berbangsa, baik dilihat dari sudut pandang Islam maupun nasionalisme. Dalam fiqih dikenal adanya doktrin keharusan seorang pemimpin memiliki tujuan menyejahterakan rakyatnya, bukan semata meraih kekuasaan (tasharruful imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah). 

Prinsip al-maslahah itu sendiri merupakan terjemahan kata “kesejahteraan rakyat.” Pembukaan UUD 1945 menyitir rumusan kesejahteraan dengan ungkapan “masyarakat adil dan makmur” sebagai tujuan penyelenggaraan negara. Dengan menganggapnya sebagai tujuan bernegara, UUD 1945 jelas menjadikan kesejahteraan sebagai hal yang mendasar bagi kehidupan warga negara, yang juga merupakan sesuatu yang mendasar menurut Islam.

Paradoks Konstitusionalitas
Dasar di atas itulah yang mengilhami para pendiri bangsa untuk mendesain karakter pembangunan ekonomi sesuai dasar negara dan konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945. Yaitu ekonomi dirancang sebagai aktivitas ekonomi kolektif yang dicirikan oleh pengarusutamaan ekonomi bersama, hak kepemilikan kolektif (seperti masyarakat adat, desa) dan fokus pada keadilan sosial. Sebuah usaha bersama tidak dirangsang oleh motif keuntungan individual, tetapi oleh kesadaran memajukan kesejahteraan kolektif. 

Oleh sebab itu, pemerataan aset dan akses menjadi kepedulian inti dalam usaha bersama yang dijalankan. Dasar ekonomi rakyat mestilah usaha bersama, dikerjakan secara kekeluargaan yang tidak lain adalah koperasi. Bung Hatta menggarisbawahi bahwa cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme yang tanpa batas secara fundamental (Hatta, 1979). 

Sementara bagi Sumitro, koperasi sebagai usaha bersama merupakan alat perjuangan ekonomi. Bentuk usaha paling tepat bagi bangsa yang ingin membangun kekuatan ekonomi dari bawah, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan kunci permasalahan Indonesia yang beraneka warna ialah sampai sejauh mana Indonesia berhasil dalam mengatur “cara masyarakat Indonesia melaksanakan kemajuan daerah.” Terutama nasib produsen kecil yang merupakan sebagian terbesar dari rakyat Indonesia di luar lingkungan kota (Djojohadikusumo,1985). 

Hal itu diperkuat saat Menperindag 1950-1951, ia membuat pelatihan manajemen koperasi bagi lima ribu pemuda dari sekolah rakyat. Selama satu tahun diadakan enam kali kursus, durasinya berlangsung selama sebulan. Seluruh pembiayaan kursus ditanggung oleh pemerintah. Skema itu berubah ketika koperasi sudah berjalan, dan pemerintah desa harus bisa membiayainya (Haluan, 1951). Baik Hatta maupun Sumitro tegas menghendaki desain ekonomi koperasi sekaligus membangun proses teknokrasinya.

Koperasi harus konstitusional maknanya selaras dengan norma, kebijakan, dan tindakan hukum demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Sesuai dengan tujuan negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap warga berhak memperoleh kesejahteraan secara setara, sehingga negara wajib menjamin akses tersebut. Pasal 33 membagi peran negara dan warga, serta menegaskan asas kekeluargaan sebagai kerja sama yang saling menghidupi, bukan saling mematikan. Karena itu, koperasi adalah bangun usaha yang paling sesuai dengan jiwa konstitusi.

Usaha bersama memperkuat posisi tawar kelompok lemah, mendorong pemerataan aset dan akses, serta membatasi kepemilikan privat, terutama atas sektor produksi penting dan sumber daya alam. Lebih dari pada itu, dasar negara menempatkan posisi manusia di atas modal dan tanah. Manusia memiliki keyakinan, pikiran, perasaan, serta keterampilan, sehingga tidak boleh direduksi menjadi sekadar faktor produksi. 

Eksploitasi harus ditolak, dan martabat manusia harus dihormati. Di sinilah pentingnya kepastian keterlibatan pekerja, warga, konsumen, dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan, bukan sekedar pemilik modal. Jadi orientasinya bergeser dari pemegang saham (shareholder) menuju pemegang kepentingan (stakeholder). 

Koperasi di banyak negara Eropa, AS maupun tetangga seperti Singapura dan Selandia Baru bukan simbol usaha kecil. Ia berkembang jadi bisnis besar yang dimiliki dan dikelola publik dengan tata kelola sehat dan jadi sumber kesejahteraan banyak pihak. Banyak dari mereka bergerak di sektor strategis, keuangan, retail dan pangan, terutama pertanian, perkebunan dan peternakan. Artinya koperasi sebagai usaha bersama dan wujud kebersamaan diarahkan untuk menentukan dan melestarikan masa depan kemanusiaan.

Persaingan usaha memang dapat memberi manfaat jangka pendek, dan pemenangnya adalah yang paling efektif dan efisien. Tetapi kolaborasi dan kooperasi lebih mampu menghimpun sumber daya, talenta, efisiensi, inovasi, serta kepemilikan bersama. Karena itu, perekonomian perlu direncanakan efektif dan tidak dibiarkan dikuasai oligarki berkedok pasar atau kapitalis palsu (ersatz capitalist). Di sinilah makna koperasi mengatasi korporasi. Oleh karenanya negara wajib mengelola sektor strategis demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Namun, kenyataannya masa keemasan gerakan koperasi di Indonesia terjadi sekitar tahun 1934-1942. Sedangkan masa di mana pemerintah Indonesia dengan serius mendukung perkembangan koperasi hanya terjadi pada masa Wakil Presiden dan Perdana Menteri Mohammad Hatta (1946-1957). 

Selebihnya, kisah tentang gerakan koperasi di Indonesia adalah kisah kegagalan. Kegagalan ini menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang drastis kepada koperasi. Jika kita belajar dari masa keemasan koperasi itu, negara memang melakukan intervensi, tetapi dalam bentuk peraturan yang melindungi dan mendukung koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

Lebih lanjut jika mencermati apa makna Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen, kita sama sekali tidak menemukan kejelasan dan makna ayat 4 dan 5. Apalagi hubungan dengan tiga ayat sebelumnya. Ketiadaaan “Penjelasan Umum” dan Penjelasan Pasal per Pasal” menjadikan kita tidak mendapatkan buah yang sangat berarti sebab isinya secara keseluruhan tidak lebih dari upaya menampung kemauan kalangan ekonom kerakyatan dan ekonom mainstream pro-pasar. 

Sedangkan apa dan bagaimana sesungguhnya corak perekonomian Indonesia serta hendak diproyeksikan ke mana tetap belum jelas. Perdebatan tidak tuntas itu juga tetap menyisakan dua kutub gagasan. Maka tidak heran bila kondisi sosial-ekonomi menunjukkan anomali ketimpangan kekayaan yang luar biasa. Segelintir golongan super kaya menguasai mayoritas konsentrasi kekayaan nasional.

Adaptasi Ekosistem Pesantren
Pesantren dan koperasi punya banyak kesamaan. Keduanya sama-sama lahir dan tumbuh dari akar yang sama yaitu masyarakat kebanyakan. Nilai kekeluargaan, gotong royong, musyawarah/demokrasi, kemandirian, menjaga etika sosial serta keadilan dan kesetaraan merupakan nilai-nilai ideal yang terus dijaga dan sama persis ada pada keduanya. Pada keduanya juga mempunyai kesamaan orientasi untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berdimensi lahiriah dan batiniah.

Pesantren dan koperasi juga akan terus dihadapkan pada pergeseran nilai yang dianut oleh masyarakat. Berbanding lurus dengan tuntutan dunia, bergeser dari era pertanian yang dikenal dengan nilai-nilai kebersamaan menjadi nilai-nilai produktif dalam era industri, lalu menjadi nilai-nilai kecepatan di era informasi. Saat dunia dilanda krisis yang berkepanjangan, berkembang pula nilai-nilai governance yang mengedepankan transparansi. 

Kini tantangan itu lebih masif. Era digital, algoritma dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah banyak mengubah pola hidup masyarakat. Namun era digital dengan segala sesuatu yang serba cepat juga memunculkan hal yang negatif karena membuat orang melupakan nilai-nilai lama (old values) yang banyak berisikan kearifan lokal. Orang menjadi lebih individualistis dan berkurang kepekaannya terhadap sesama. Semua ingin serba instan dan semua mendadak menjadi pakar.

Banyaknya ragam tantangan di satu sisi ternyata banyak pula peluang dan sumber daya yang kurang dikembangkan dan dikolaborasikan. Baik secara sosial, ekonomi, budaya, geografis maupun teknologi yang sangat kurang pemanfaatannya untuk mendukung produktivitas. Di sinilah pesantren menjawabnya dengan keharusan untuk tetap menerapkan nilai-nilai lama yang baik dan diramu dengan nilai-nilai baru yang lebih baik yang bermunculan seiring dengan perkembangan zaman.

Beberapa pesantren membuktikan sebagian tantangan itu berhasil dilalui, menjadi success story koperasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Di antaranya Koperasi Pesantren Sidogiri, Koperasi Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Koperasi Pesantren Al Ittifaq Bandung, serta model BUMP dan BPR Pesantren Maslakul Huda Pati serta berbagai BMT (Baitul Mal wat Tamwil) yang diinisiasi beberapa pesantren. Tidak ketinggalan model pesantren Syubbanul Wathan Tegalrejo yang berfokus pada kurikulum kewirausahaan. 

Lalu mampukah sebagian kecil kesuksesan itu ditularkan ke seluruh pesantren yang jumlahnya lebih dari 42.000?

Secara mendasar ukuran kesuksesan koperasi itu bukan pada jumlah perputaran uang, besarnya aset, investasi ataupun keuntungan. Namun yang paling utama adalah kebangkitan kesadaran semua stakeholder dalam ekosistem pesantren untuk bersatu, intra maupun antar lembaga. Membangun kepercayaan dan berkolaborasi dalam usaha bersama dengan tata kelola yang sehat serta partisipasi dan pelayanan anggota yang kuat. Bila tahapan ini sudah terwujud maka perkembangan menjadi lebih besar dan lebih mensejahterakan hanya tinggal menunggu waktu.

Di sinilah letak strategis sosok kiai untuk terus berperan aktif dan adaptif. Menjadi penggerak melakukan seleksi atas nilai-nilai dan sikap-sikap positif yang seharusnya dikembangkan oleh masyarakat. Dengan demikian merumuskan skala prioritas sendiri atas perubahan masyarakat dan mengembangkan kepeloporan mereka dalam proses perubahan itu sendiri. Kiai dalam kapasitas seperti itulah yang memegang peran strategis dalam agenda transformasi di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, membangun pesantren dan koperasi semestinya berjalan beriringan. Kuncinya pada transformasi SDM melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang beragam sesuai dengan kebutuhan. Tentu secara bertahap transformasi itu lebih banyak terkait pengorganisasian pengajaran secara luas, bukan dalam hal semangat dan hakekat pesantren. Tidak hanya mempersiapkan pesatnya perkembangan ekonomi digital namun juga yang lebih mendasar adalah penguasaan Sains, Teknologi, Engineering dan Matematika (STEM) serta kewirausahaan sebagai pondasinya.

Miftachul Farid, Wakil Sekretaris Inkopontren (Induk Koperasi Pondok Pesantren)