Hari Anak Sedunia: Perlindungan Anak Harus Dimulai dari Akar Rumput
NU Online · Jumat, 20 November 2026 | 15:00 WIB
Setiap 20 November, dunia memperingati Hari Anak Sedunia. Peringatan ini bukan sekadar seremoni untuk merayakan keceriaan anak-anak, melainkan pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, dan didengar pendapatnya. Hak-hak tersebut tidak boleh bergantung pada tempat seorang anak dilahirkan, keadaan ekonomi keluarganya, ataupun kuat-lemahnya suara orang dewasa di sekitarnya.
Namun, di tengah berbagai kemajuan kebijakan perlindungan anak, pekerjaan rumah kita masih besar. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat sekitar 11,5 juta anak usia 13–17 tahun atau 50,78 persen pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual, sepanjang hidupnya. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan persoalan yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ia dapat berlangsung di lingkungan yang paling dekat dengan anak, termasuk rumah, sekolah, dan komunitas tempat mereka tumbuh.
Fakta tersebut mengajak kita melihat perlindungan anak secara lebih mendasar. Selama ini, pembicaraan mengenai perlindungan anak kerap berpusat pada regulasi, lembaga, dan penanganan kasus. Semua itu penting. Akan tetapi, perlindungan tidak akan berjalan optimal apabila nilai-nilai yang menghormati hak anak belum tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Anak membutuhkan sistem hukum yang kuat, tetapi mereka juga membutuhkan keluarga yang aman, lingkungan yang peduli, serta masyarakat yang berani menghentikan praktik-praktik yang membahayakan.
Perlindungan Anak Tidak Cukup Berhenti pada Regulasi
Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum yang jelas. Konvensi Hak Anak disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kerangka tersebut menempatkan anak sebagai pemegang hak yang harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tantangannya sekarang bukan hanya memastikan aturan tersedia, tetapi juga memastikan pelaksanaannya menjangkau keluarga dan komunitas hingga tingkat desa.
Kita perlu mengakui bahwa sebagian persoalan perlindungan anak berkaitan erat dengan norma sosial dan tradisi yang diwariskan lintas generasi. Tradisi merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Indonesia. Ia menyimpan nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan solidaritas sosial. Namun, tradisi juga perlu terus dibaca secara kritis ketika pelaksanaannya berpotensi mengabaikan keselamatan, martabat, dan hak anak. Menghormati budaya tidak berarti membenarkan seluruh praktik tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi generasi yang menjalaninya.
Dalam perspektif Islam, anak adalah amanah, bukan milik yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh orang dewasa. Amanah itu mengandung tanggung jawab untuk menjaga jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia. Prinsip hifz al-nafs dalam maqashid syariah, misalnya, menegaskan pentingnya perlindungan jiwa dan keselamatan. Kaidah la dharar wa la dhirar juga mengajarkan bahwa tindakan yang membahayakan tidak boleh dilakukan maupun dibiarkan. Karena itu, pemahaman keagamaan semestinya menjadi sumber penguatan perlindungan anak, bukan alasan untuk mempertahankan praktik yang berisiko bagi keselamatan mereka.
Dari Akar Rumput, Fatayat NU Menggerakkan Perlindungan
Pentingnya pendekatan berbasis komunitas terlihat dari pengalaman Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan edukasi pencegahan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP). Bersama Kementerian Kesehatan, Fatayat melakukan sosialisasi, membangun komitmen, dan memberikan orientasi kepada masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan laporan kegiatan, edukasi tersebut menjangkau 16.904 orang di enam wilayah, yakni Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, Bekasi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.
Angka tersebut tentu bukan alasan untuk menganggap pekerjaan telah selesai. Justru, pengalaman itu memperlihatkan bahwa perubahan perilaku membutuhkan pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Edukasi dilakukan dengan melibatkan kader, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Ruang-ruang sosial seperti posyandu, majelis taklim, pesantren, serta pertemuan warga dapat menjadi tempat untuk membangun pemahaman bersama. Pendekatan semacam ini penting agar pesan perlindungan tidak hadir sebagai larangan yang terasa jauh, melainkan sebagai pengetahuan dan kesadaran yang tumbuh dari dalam komunitas.
Ikhtiar tersebut sejalan dengan perjalanan sejarah Fatayat NU. Organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama ini berdiri pada 24 April 1950 di Surabaya, berangkat dari semangat perempuan muda untuk mengambil bagian dalam kehidupan keagamaan, sosial, pendidikan, dan kebangsaan.
Sejak awal, kehadiran perempuan muda dalam organisasi bukan sekadar pelengkap gerakan. Mereka menjadi bagian dari kekuatan masyarakat yang bekerja, mendidik, mengorganisasi, dan memperjuangkan kemaslahatan. Semangat itu tetap relevan ketika tantangan perlindungan anak hari ini menuntut keterlibatan perempuan hingga ke tingkat paling dekat dengan kehidupan keluarga.
Kader perempuan memiliki posisi strategis karena mereka hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka dapat menjembatani pengetahuan kesehatan, nilai keagamaan, kebijakan pemerintah, dan pengalaman keluarga. Dengan pendekatan yang santun serta dialogis, edukasi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini mungkin belum memperoleh informasi secara memadai. Gerakan akar rumput juga memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi ikut merumuskan lingkungan yang lebih aman bagi anak.
Anak Bukan Objek, tetapi Pemegang Hak
Nilai-nilai perlindungan perlu diterjemahkan ke dalam pendidikan keluarga dan kehidupan sosial. Orang tua perlu membangun komunikasi yang menghargai suara anak. Tokoh agama dan tokoh adat perlu menghadirkan penjelasan yang ramah, berbasis pengetahuan, dan tidak menyalahkan korban. Pemerintah daerah perlu memastikan layanan pengaduan, pendampingan, kesehatan, dan pendidikan dapat diakses masyarakat. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil perlu menjaga keberlanjutan edukasi sekaligus mengawasi apakah kebijakan perlindungan benar-benar dirasakan oleh anak-anak.
Kita juga tidak boleh melupakan hak anak untuk berpartisipasi. Anak bukan sekadar objek yang dibicarakan dalam rapat, program, atau kampanye orang dewasa. Mereka memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pandangan yang patut didengar sesuai usia dan tingkat kematangannya. Perlindungan yang baik bukan berarti membungkam anak atas nama kepatuhan, melainkan menyediakan ruang aman agar mereka berani menyampaikan pendapat dan mencari pertolongan ketika haknya dilanggar.
Hari Anak Sedunia seharusnya menggerakkan kita melampaui ucapan dan perayaan. Negara harus memastikan kebijakan berjalan hingga tingkat lokal, sementara masyarakat perlu mengambil bagian dalam membangun lingkungan yang aman bagi setiap anak. Bagi Fatayat NU, kerja perlindungan anak merupakan bagian dari ikhtiar panjang pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga. Kader perempuan yang hadir di tengah masyarakat dapat menjadi penghubung pengetahuan, nilai keagamaan, layanan publik, dan kebutuhan warga.
Masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh apa yang disiapkan negara di tingkat pusat, tetapi juga oleh bagaimana kita memperlakukan mereka hari ini. Perlindungan harus tumbuh dari rumah, menguat di lingkungan, bergerak melalui komunitas, dan dijamin oleh kebijakan negara. Sebab, setiap anak berhak tumbuh dengan aman dan bermartabat. Hak itu tidak boleh menunggu sampai mereka dewasa untuk diperjuangkan.
Wilda Tusururoh, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: 2 Perkara yang Menyebabkan Amal Ibadah Ditolak
2
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
3
Khutbah Jumat: Menjamin Hak Anak Atas Pendidikan dan Kehidupan yang Layak
4
Rakornas PB PMII dan PKC Se-Indonesia Bahas Isu Daerah Hingga Nasional
5
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
6
Khutbah Jumat: WNI Sudah Bersabar, Pemerintah Harus Berbenah
Terkini
Lihat Semua