MBG: Investasi Pembangunan Manusia atau Sekadar Komoditas Politik Jangka Pendek?

Indonesia pernah berdiri di tepi jurang krisis gizi kronis yang nyaris tak terlihat, tetapi menghancurkan masa depan secara perlahan. Pada 2018, hampir sepertiga anak Indonesia mengalami stunting. Sebuah kondisi yang bukan cuma soal tinggi badan, melainkan tanda kegagalan kolektif negara dalam menjamin kualitas hidup generasi penerus. 

Ada lagi yang lebih mengejutkan. Selama bertahun-tahun persoalan ini berlangsung senyap di balik statistik pembangunan yang tampak membaik. Namun dalam kurun waktu relatif singkat, negara ini justru menunjukkan lonjakan kemajuan yang sulit diabaikan, bahwa prevalensi stunting turun dari 30,8 persen jadi 19,8 persen pada 2024, sebuah penurunan drastis yang jarang terjadi dalam kebijakan sosial skala nasional.

Pencapaian ini patut diapresiasi sebagai bukti bahwa ketika komitmen politik, integrasi lintas sektor, dan intervensi berbasis bukti bertemu, perubahan besar bukanlah utopia. Indonesia berhasil memobilisasi puluhan kementerian, memperluas jangkauan program hingga lebih dari 75.000 desa, serta mengarahkan layanan gizi, kesehatan, sanitasi, dan perlindungan sosial secara konvergen pada periode krusial 1.000 hari pertama kehidupan anak. 

Nah, di tengah hiruk-pikuk politik program pembangunan manusia, upaya kesejahteraan dan ambisi besar pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi, baru-baru ini IBRD/The World Bank (2026) menerbitkan buku Building Human Capital Where It Matters: Homes, Neighborhoods, and Workplaces dieditori Alaka Holla, Norbert Schady, and Joana Silva. Sebuah laporan penelitian atas kebijakan yang teknokratis, dingin, dan berbasis angka. Namun justru di situlah kekuatannya, sekaligus potensi risiko bias di dalamnya. 

Buku yang disunting oleh ekonom Bank Dunia ini berangkat dari kegelisahan global: stagnasi pembangunan pembangunan manusia di negara berpendapatan rendah dan menengah dalam satu setengah dekade terakhir. Tetapi ketika dokumen ini dibaca dalam konteks Indonesia hari ini, terutama hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan mendasarnya jadi jauh lebih politis. Apakah kita sedang membangun manusia, atau hanya memperbanyak program untuk komoditas politik jangka pendek?

Stagnasi Modal Manusia
Laporan tersebut menyebutkan, dua pertiga negara berpendapatan rendah dan menengah mengalami penurunan dalam indikator nutrisi, pembelajaran, atau pengembangan keterampilan tenaga kerja antara 2010 hingga 2025. Lebih dari kalkulasi statistik global, melainkan pertanda keras tentang kegagalan model pembangunan yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro tanpa investasi sosial memadai. 

Namun, buku ini cenderung melihat stagnasi sebagai persoalan teknis koordinasi kebijakan dan kualitas implementasi program. Perspektif ini penting, meski kurang menyoroti dimensi politik ekonomi, ketimpangan distribusi sumber daya, ketergantungan pada sektor informal, serta dinamika kekuasaan dalam birokrasi lokal. Dalam banyak negara berkembang, kegagalan pembangunan manusia bukan karena kurangnya desain kebijakan, tapi konflik kepentingan dan lemahnya akuntabilitas publik.

Di sinilah pembacaan kritis menjadi relevan. Ketika laporan menyarankan integrasi lintas sektor dan penggunaan registri sosial, ia seolah mengasumsikan bahwa negara memiliki kapasitas institusional yang stabil. Padahal realitas di lapangan sering menunjukkan sebaliknya, lemahnya integritas data, fragmentasi program, tarik-menarik anggaran, dan politisasi bantuan sosial menjelang pemilu.

Pendekatan Berbasis “Settings”: Gagasan Holistik atau Rebranding?
Kontribusi utama buku ini adalah pendekatan berbasis settings, yakni rumah, lingkungan, dan tempat kerja sebagai arena utama pembentukan modal manusia. Pendekatan ini menarik karena memperluas fokus kebijakan dari sekolah dan klinik ke ruang sosial yang lebih luas. 

Namun secara konseptual, gagasan ini bukan sepenuhnya baru. Dalam literatur pembangunan, pendekatan ekologi sosial telah lama menekankan pentingnya interaksi antara keluarga, komunitas, dan pasar tenaga kerja. Nah, yang membedakan buku ini adalah upayanya mengkuantifikasi dampak kebijakan lintas sektor secara sistematis.

Masalahnya, pendekatan holistik seringkali berakhir sebagai jargon kebijakan. Integrasi lintas sektor membutuhkan koordinasi politik yang kuat, bukan hanya kerangka teknis. Tanpa reformasi tata kelola, konsep settings berisiko menjadi slogan baru yang menambah kompleksitas birokrasi tanpa memperbaiki kualitas layanan publik.

Indonesia sebagai “Success Story”: Fakta atau Narasi Pembangunan?
Salah satu bagian paling menarik dalam laporan adalah penggambaran Indonesia sebagai contoh keberhasilan implementasi pendekatan berbasis settings dalam penanganan stunting. Penurunan prevalensi stunting dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 19,8 persen pada 2024 disebut sebagai capaian signifikan, bahkan lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. 

Secara kuantitatif, angka ini memang impresif. Penurunan 11 poin persentase dalam enam tahun menunjukkan adanya kemajuan. Pendekatan konvergensi lintas sektor melibatkan 23 kementerian dan menjangkau lebih dari 75.000 desa menjadi faktor kunci keberhasilan. 

Namun, narasi keberhasilan ini perlu dibaca dengan hati-hati. Pertama, penurunan stunting tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas gizi jangka panjang. Dalam beberapa studi nasional, perbaikan indikator seringkali dipengaruhi oleh perubahan metode pengukuran atau intensitas survei. Kedua, keberhasilan program sangat bergantung pada momentum politik tertentu. Ketika kepemimpinan berubah, kesinambungan program menjadi pertaruhan.

Ketiga, laporan ini kurang menyoroti kesenjangan regional di Indonesia. Penurunan stunting nasional dapat menyembunyikan stagnasi di wilayah tertentu, terutama kawasan timur Indonesia yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur kesehatan.

Karena laporan yang sangat kuantitatif tersebut tidak mendalam menjelaskan aktor yang memainkan peran, padahal pencapaian ini tidak lepas dari peran KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Beliau layak mendapat apresiasi sebagai contoh moral kepemimpinan politik yang mampu menjaga konsistensi agenda pembangunan manusia di tengah kompleksitas birokrasi dan dinamika prioritas nasional dalam Stanas Percepatan Penurunan Stunting. Dengan memimpin langsung Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), ia mampu mengangkat isu stunting dari program sektoral pinggiran jadi gerakan nasional lintas kementerian dan pemerintah daerah. 

Wakil Presiden dalam berbagai forum koordinasi, kunjungan lapangan, serta dorongan terhadap integrasi kebijakan gizi, kesehatan, sanitasi, dan perlindungan sosial menunjukkan komitmen politik di level tertinggi merupakan faktor kunci mengubah arah kebijakan publik. Dalam konteks negara sebesar Indonesia, kemampuan Wakil Presiden menjaga fokus, mendorong sinergi, dan memastikan akuntabilitas implementasi menjadi kontribusi penting yang turut menopang penurunan signifikan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir. 

Atas keseriusan memandang pembangunan manusia sebagai investasi strategis, ini sebuah langkah berani yang menempatkan kerja lintas sektor di Indonesia sebagai salah satu contoh penting di antara negara berkembang yang berperang melawan stunting. Kepemimpinan moral di tingkat nasional sangat berdampak dalam peran-peran lapangan para kader pembangunan manusia (KPM), kader posyandu, bidan desa, kader pembangunan manusia, pendamping PKH, penyuluh KB, penyuluh agama, guru PAUD dan kepala desa mengambil peran mendampingi dan mengedukasi warga.

Pelajaran dari Peru dan Brasil: Pembangunan Manusia sebagai Proyek Politik
Perbandingan dengan Peru dan Brasil dalam laporan ini memberikan perspektif penting. Peru berhasil menurunkan stunting dari 28 persen menjadi 13 persen dalam satu dekade melalui strategi multisektor yang konsisten. Brasil, melalui registri sosial nasional, mampu mengintegrasikan lebih dari 60 program kesejahteraan. 

Menariknya, keberhasilan kedua negara tersebut bukan hanya karena desain kebijakan, tetapi karena stabilitas komitmen politik. Program pembangunan manusia diposisikan sebagai agenda nasional lintas rezim. Ini pelajaran penting bagi Indonesia, bahwa keberhasilan jangka pendek tidak cukup jika tidak diikuti institusionalisasi kebijakan.

Tempat Kerja Informal sebagai Arena Pembelajaran
Laporan ini juga menyoroti, sebagian besar pekerja di negara berkembang berada dalam pekerjaan dengan potensi pembelajaran rendah, seperti pertanian subsisten atau usaha mikro. 

Di Indonesia, kondisi ini sangat relevan. Sekitar 60 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal. Tanpa transformasi struktural menuju pekerjaan dengan produktivitas tinggi, pembangunan pembangunan manusia akan terhambat. Program pelatihan kerja dan magang memang penting, tetapi tidak cukup tanpa penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Nah, dari sanalah kritik mendasar muncul. Laporan ini terlalu optimistis terhadap peran sektor swasta. Dalam banyak kasus, perusahaan enggan berinvestasi dalam pelatihan karena mobilitas tenaga kerja tinggi. Negara tetap harus memainkan peran lebih besar dalam menyediakan sistem pelatihan nasional yang terstandar.

Relevansi Data MBG sebagai Pencapaian Program dan Indikator Politik 
Salah satu rekomendasi penting buku ini adalah penguatan agenda data nasional dan global untuk memantau pembangunan modal manusia. 

Secara teoritis, ini langkah yang tepat. Namun pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa data sering menjadi arena kontestasi politik. Indikator dapat dipilih untuk menampilkan keberhasilan, sementara masalah struktural tetap tersembunyi. Tanpa transparansi dan partisipasi publik, sistem data justru bisa memperkuat ilusi kemajuan.

Di sinilah pembacaan laporan ini menjadi sangat penting bagi Indonesia hari ini. Program MBG, yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan, berpotensi jadi intervensi besar dalam pembangunan modal manusia. Namun keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelajaran dari penanganan stunting.

Pertama, keberhasilan penurunan stunting menunjukkan bahwa intervensi gizi harus bersifat konvergen dan berbasis komunitas. Jika MBG hanya jadi program distribusi makanan tanpa integrasi dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi, dampaknya akan terbatas.

Kedua, data kuantitatif dari laporan ini mengingatkan bahwa pembangunan pembangunan manusia butuh kesinambungan jangka panjang. Penurunan stunting 11 poin dalam enam tahun adalah hasil investasi berkelanjutan, bukan program populis jangka pendek. MBG harus dirancang sebagai kebijakan struktural, bukan hanya simbol politik.

Ketiga, pendekatan settings menegaskan bahwa gizi anak tidak hanya ditentukan makanan di sekolah, tetapi juga oleh kondisi rumah dan lingkungan. Tanpa perbaikan kualitas air, sanitasi, dan pendapatan keluarga, program MBG berisiko menjadi solusi parsial.

Keempat, keberhasilan Indonesia sebelumnya menunjukkan pentingnya pendanaan berbasis hasil dan sistem monitoring yang kuat. MBG memerlukan mekanisme evaluasi ketat memastikan bahwa intervensi benar-benar meningkatkan status gizi dan prestasi belajar.

MBG Membangun Pembangunan Manusia adalah Taruhan Masa Depan
Pada akhirnya, Building Human Capital Where It Matters memberikan kontribusi penting dalam memperluas cara pandang kita tentang pembangunan manusia. Namun laporan ini juga mengingatkan bahwa kebijakan berbasis bukti tidak cukup tanpa keberanian politik melakukan reformasi struktural.

Indonesia punya peluang besar memanfaatkan momentum keberhasilan penanganan stunting sebagai fondasi program MBG. Jika dirancang dengan integrasi lintas sektor, penguatan data, dan komitmen jangka panjang, MBG dapat jadi lompatan besar dalam pembangunan modal manusia.

Sebaliknya, jika program ini terjebak dalam logika proyek jangka pendek, tidak terukur dan serampangan, Indonesia berisiko mengulang siklus lama. Banyak program, minim transformasi.

Pertanyaan kunci bukan lagi apakah kita mampu menurunkan angka stunting atau meningkatkan akses makanan bergizi. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar membangun generasi masa depan yang sehat, terdidik, dan produktif, atau cukup akrobat bikin statistik keberhasilan?

Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, pembangunan pembangunan manusia bukan pilihan kebijakan, tapi syarat bertahan hidup yang harus dimiliki sebagai bangsa. Buku ini memberi peta jalan. Tetapi arah perjalanan tetap ditentukan politik domestik, kepemimpinan politik, kapasitas negara, dan keberanian belajar dari pengalaman bangsa kita sendiri.

Dan di situlah, masa depan program MBG, dan masa depan Indonesia akan ditentukan.

Abi S Nugroho, Pengurus Lakpesdam PBNU, Koordinator Advokasi dan Jaringan Titik Project Jakarta