Pahlawan Zaman Sekarang: Melawan Keserakahan dan Ketimpangan

Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia mengenang pertempuran Surabaya tahun 1945 sebagai Hari Pahlawan. Peringatan tahun 2026 mengusung tema "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Tema ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan ajakan untuk menerjemahkan semangat kepahlawanan ke dalam tindakan nyata pada konteks kekinian.

Para pahlawan dahulu mengangkat senjata melawan penjajah yang nyata. Kini, medan perjuangan telah berubah bentuk: musuh yang dihadapi tidak lagi berseragam tentara kolonial, melainkan nafsu serakah yang merasuki sistem ekonomi dan politik, kemiskinan yang membelenggu jutaan rakyat, kebodohan yang membatasi daya kritis, keterbelakangan yang mengunci wilayah tertentu dari kemajuan, serta ketimpangan yang merobek kohesi sosial.

Inilah wujud jihad kontemporer, perjuangan serius dan berkelanjutan untuk memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan struktural dan kultural.

Dari Resolusi Jihad ke Jihad Baru
Sejarah mencatat bahwa Hari Pahlawan tidak lahir dari ruang hampa. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan KH Hasyim Asy'ari menjadi jembatan antara Proklamasi Kemerdekaan dan pertempuran heroik 10 November. Fatwa Jihad fi Sabilillah dan Resolusi Jihad menyerukan kewajiban umat Islam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali.

Semangat itu hari ini menemukan bentuk baru, Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz, menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak lagi dilakukan dengan bambu runcing, melainkan melalui pemikiran dan gerakan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, jihad kontemporer bukanlah peperangan fisik, melainkan jihad ilmu, jihad akhlak, jihad ekonomi, dan jihad pengabdian.

Peta Musuh yang Harus Diperangi
Pertama, nafsu serakah. Keserakahan adalah akar dari banyak persoalan struktural: korupsi yang menggerogoti anggaran publik, eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan, serta praktik oligarki yang memusatkan kekayaan pada segelintir orang. Keserakahan membuat pembangunan berpihak pada pemilik modal besar dan mengabaikan mereka yang paling membutuhkan.

Kedua, kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, setara dengan 22,93 juta jiwa. Angka ini memang menurun dibandingkan September 2025 yang sebesar 8,25 persen.


Namun, penurunan angka tidak serta-merta menghapus kerentanan. Garis kemiskinan nasional mencapai Rp669.235 per kapita per bulan, dan untuk rumah tangga dengan rata-rata 4,62 anggota, garis kemiskinan rumah tangga mencapai sekitar Rp3,09 juta. Kemiskinan di perdesaan (10,67 persen) masih jauh lebih tinggi daripada perkotaan (6,34 persen), dan Indeks Keparahan Kemiskinan justru meningkat di perdesaan (Republika.co.id, 4/8/2026).

Jika menggunakan data Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country, kategori yang mencakup Indonesia) dengan garis kemiskinan US$8,30 PPP per orang per hari atau setara Rp51.087 per orang per hari, maka sekitar 64,1 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin (estimasi 2025). 

Selisih yang besar dengan angka BPS bersumber dari perbedaan ambang batas dan metode pengukuran, bukan dari perbedaan kondisi hidup masyarakat, sebagaimana dijelaskan BPS dan Bank Dunia dalam pernyataan bersama (Antara News, 10/9/2026). Meski demikian, ukuran internasional ini tetap menunjukkan bahwa jutaan warga hidup di bawah standar kesejahteraan negara berpendapatan menengah atas. Inilah lahan jihad kita mengatasi kemiskinan.

Ketiga, kebodohan. Angka buta aksara memang turun signifikan. Pemerintah (Kemendikdasmen) menyebut angka buta aksara tinggal 0,92 persen pada 2025, sedangkan BPS mencatat 2,9 persen penduduk usia 15 tahun ke atas masih buta aksara pada 2025, turun dari 3,33 persen pada 2024. Perbedaan kedua angka ini mengingatkan kita untuk berhati-hati membacanya. Kesenjangan antardaerah juga lebar: Papua Pegunungan mencatat 31,68 persen dan Papua Tengah 14,18 persen. 

Lebih dari sekadar angka, kebodohan dalam konteks kontemporer mencakup rendahnya literasi digital, minimnya kemampuan berpikir kritis, dan mudahnya masyarakat terpapar hoaks serta ujaran kebencian. Jihad melawan kebodohan berarti membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan literasi kewargaan (BPS, 2025; Antara News, 29/9/2026).

Keempat, keterbelakangan. Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) masih menghadapi isolasi layanan dasar. Anak-anak di Papua, NTT, Maluku, dan sebagian Sulawesi terisolasi dari layanan publik, dengan kepemilikan akta kelahiran yang stagnan, angka stunting yang tinggi, dan keterbatasan tenaga kesehatan. 

Setelah 24 tahun Otonomi Khusus, Papua masih dilabeli sebagai daerah tertinggal, terbelakang, dan termiskin. Keterbelakangan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal ketidaksinkronan sistem pembangunan dengan struktur sosial-budaya local (Kompas.id, 17/12/2025).

Kelima, ketimpangan. Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 tercatat 0,368, naik dibandingkan September 2025 (0,363), meskipun masih lebih rendah daripada Maret 2025 (0,375). Ketimpangan perkotaan (0,387) jauh lebih tinggi daripada perdesaan (0,296), dan keduanya sama-sama meningkat dalam enam bulan terakhir. 

Artinya, ketika angka kemiskinan turun, jarak antarkelompok pengeluaran justru kembali melebar. Di kota, ketimpangan berkaitan dengan stabilitas pendapatan dan akses perlindungan; di desa, pemerataan terjadi dalam struktur ekonomi yang terbatas (BPS, 5/8/2026).

Jalan Perbaikan: Strategi Jihad Kontemporer
Jihad kontemporer menuntut strategi yang sistematis dan kolaboratif. Pertama, penguatan pendidikan dan literasi. Buta aksara yang tersisa (2,9 persen penduduk usia 15 tahun ke atas menurut BPS) harus dituntaskan hingga ke daerah terpencil. 

Namun, pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya: dari sekadar membaca menjadi kemampuan bernalar kritis, literasi digital, dan keterampilan vokasional yang relevan dengan dunia kerja. Pesantren dapat menjadi lokomotif: dengan lebih dari 42.000 pesantren dan sekitar 9 juta santri, pesantren bukan hanya pusat pendidikan dan dakwah, melainkan juga motor penggerak ekonomi di daerah.

Kedua, pemberdayaan ekonomi umat berbasis komunitas. Pesantren didorong menjadi poros wakaf produktif, mengelola wakaf untuk pertanian, peternakan, dan ritel sehingga pesantren mandiri secara finansial sekaligus menyejahterakan masyarakat sekitarnya. Kementerian Agama bersama Kementerian Koperasi membangun Koperasi Pesantren untuk melatih santri menjadi santripreneur dan memangkas rantai distribusi kebutuhan pesantren. Model ini dapat direplikasi di tingkat desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun kemandirian.

Ketiga, kebijakan afirmatif untuk wilayah 3T dan kelompok rentan. Pemerintah perlu memastikan anggaran benar-benar menyentuh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T. Pendekatan pembangunan harus berbasis budaya lokal, bukan teknokratis dari atas. Perlindungan sosial berbasis data terpadu perlu diperkuat agar tepat sasaran, disertai program yang mendorong keluarga keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Keempat, pemberantasan korupsi dan penegakan integritas. Tanpa melawan nafsu serakah, semua program pengentasan kemiskinan dan ketimpangan akan bocor. Jihad kontemporer menuntut keberanian moral untuk menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Hari Pahlawan 2026 adalah momentum untuk bertanya: apa arti merdeka jika rakyat masih hidup dalam kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketimpangan? Jihad kontemporer bukanlah retorika, melainkan kerja nyata, mendidik anak, memberdayakan keluarga miskin, membangun desa tertinggal, dan menolak segala praktik korupsi.

Para pahlawan telah menunaikan tugas mereka. Kini giliran kita melanjutkan perjuangan dengan senjata ilmu, integritas, dan kolaborasi. Sebagaimana tema Hari Pahlawan 2026, "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan".

Jihad kontemporer adalah jalan kita untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih adil, bermartabat, dan sejahtera di semua dimensi kehidupan-menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
 

Rahmat Hidayat, Bendahara PBNU, Dosen FEB UIN Jakarta, serta Pengasuh Ponpes Madinatur Rahmah, Tenjo-Bogor