Sistem Perekonomian NAD Secara De Facto Terpisah dari NKRI

Jakarta, NU OnlineSistem perekonomian Nagroe Aceh Darussalam (NAD) secara De Facto telah terpisah dari peraturan perundang-undangan NKRI. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia menyetujui pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola kebijakan moneter dan fiskal sendiri. "Dari penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah dengan gerakan Aceh merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, terutama dalam kesepakatan ekonomi, terlihat bahwa secara de facto Aceh telah mempunyai kebijakan ekonomi tersendiri atau terpisah dari pemerintah pusat," kata pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih usai semina tentang membedah nota keuangan dari RAPBN 2006 di Jakarta, Kamis (18/8).

Senin, 22 Agustus 2005 | 01:54 WIB

Terpopuler

PWNU dan PCNU Se-Yogyakarta dan Jawa Tengah Tolak Pembatasan Ahwa hingga Perubahan Kedudukan Rais Aam

Khutbah Jumat: Tahun Baru Hijriah, Momentum Upgrade Diri Menuju Muslim yang Lebih Baik

Khutbah Jumat: Spirit Muharram untuk Menghadapi Era Modern

95 Peserta Lolos Verifikasi Administrasi Seleksi Majelis Masyayikh, Berikut Daftarnya

Kang Santri AI, Platform Kecerdasan Buatan Berbasis Literatur Pesantren Diluncurkan

Diskusi di UGM Memanas, Mahasiswa Semprot Budiman Sudjatmiko dan Kebijakan Prabowo

Terkini

Lihat Semua

Khutbah

Khutbah Jumat: Mari Tingkatkan Kualitas dari Ibadah Personal Menuju Kepedulian Sosial

Jumat, 19 Juni 2026 | 06:30 WIB

Khutbah

Khutbah Jumat: Pesan Rasulullah, Jangan Mencari-cari Kesalahan Orang Lain

Jumat, 19 Juni 2026 | 06:15 WIB

Khutbah

Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Nguri-uri Kamulyaning Wulan Muharram

Jumat, 19 Juni 2026 | 00:30 WIB

Khutbah

Khutbah Jumat: Tetap Membaca Al-Qur’an di Tengah Kesibukan Hidup

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55 WIB

Nasional

Gerakan Pesantrenku Aman Diharapkan Kembalikan Jati Diri Pesantren

Kamis, 18 Juni 2026 | 12:00 WIB