Sistem Perekonomian NAD Secara De Facto Terpisah dari NKRI

Jakarta, NU OnlineSistem perekonomian Nagroe Aceh Darussalam (NAD) secara De Facto telah terpisah dari peraturan perundang-undangan NKRI. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia menyetujui pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola kebijakan moneter dan fiskal sendiri. "Dari penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah dengan gerakan Aceh merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, terutama dalam kesepakatan ekonomi, terlihat bahwa secara de facto Aceh telah mempunyai kebijakan ekonomi tersendiri atau terpisah dari pemerintah pusat," kata pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Sri Adiningsih usai semina tentang membedah nota keuangan dari RAPBN 2006 di Jakarta, Kamis (18/8).

Senin, 22 Agustus 2005 | 01:54 WIB

Terpopuler

Eks Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Innalillahi, Penyusun Syair Asmaul Husna KH Amjad Al Hafidz Wafat

Ketum PBNU Gus Kikin Imbau Warga Tidak Terprovokasi Kasus Pembakaran Warung Mi di Sukoharjo

Pelantikan PCNU Bekasi 2026–2031, Ketua PBNU Puji Raharjo Ingatkan Qanun Asasi untuk Penguatan Organisasi

Kemenhaj Buka Lowongan Maganghub bagi Lulusan S1, Pendaftaran hingga 4 November

Perjuangan dan Dedikasi Nyai Shinta Nuriyah: Dari Sahur Bersama hingga Kesetaraan Gender

Terkini

Lihat Semua

Jombang

Gelar Femme Fest 2026, Fatayat NU Jatim Perluas Dakwah melalui Seni dan Olahraga

Rabu, 4 November 2026 | 21:00 WIB

Jabar

Ajengan Cipasung: Menjaga Pelita Umat dari Pinggir Pesantren

Rabu, 4 November 2026 | 20:00 WIB

Jateng

Ijazah Asmaul Husna yang Ditinggalkan KH Amdjad Al Hafidz untuk Siapa Saja

Rabu, 4 November 2026 | 19:30 WIB

Syariah

Hukum Menjual Barang Lebih Murah dari Harga Pasaran

Rabu, 4 November 2026 | 19:00 WIB

Jatim

Indonesia Kaya, DPRD Jatim Minta Pemerintah Tak Bergantung pada Pajak

Rabu, 4 November 2026 | 18:45 WIB