DPW PPP NTT: Percepat Muktamar untuk Konsolidasi 2014

Medan, NU Online
Usulan percepatan penyelenggaraan muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meramaikan sesi pengarahan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Balaiwara Tiara, Medan, Sabtu (30/1). Ketua DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yahidin Umar mengusulkan agar pelaksanaan muktamar PPP dipercepat untuk mempercepat penerapan berbagai program dan konsolidasi kader dalam menghadapi Pemilu 2014.

"Ketua Umum sudah menyampaikan banyak usulan dan gagasan untuk meningkatkan perolehan suara PPP pada Pemilu 2014, tapi kepemimpinan Pak Suryadharma sebagai Ketua Umum PPP hanya sampai 2012," kata Yahidin Umar.<>

Menurut Yahidin, usulan dan gagasan yang disampaikan Suryadharma bisa diimplementasikan dan terjamin sampai pelaksanaan Pemilu 2014, hendaknya dilakukan percepatan pelaksaan muktamar sehingga posisi ketua umum dan pengurus DPP sudah lebih siap menghadapi Pemilu 2014.

Jika muktamar dilakukan pada waktunya, yakni 2012 dan ternyata terjadi pergantian ketua umum, dikhawatirkan terjadi pergantian program pemenangan pemilu sehingga persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi mubazir.

Sekretaris DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Wartiah mengatakan, ia mendengar adanya wacana pelaksanaan muktamar dipercepat, namun hendaknya wacana tersebut didasarkan pemikiran yang obyektif bukan emosional.

Soal wacana pergantian ketua umum, kata dia, hendaknya dipertimbangkan figur yang memiliki kompetensi, kapabilitas serta akses yang sangat luas. "Jika saat ini Pak Suryadharma adalah figur terbaik di PPP kenapa tidak diusulkan untuk melanjutkan kepemimpinannya dengan azas musyawarah mufakat," kata Wartiah.

Menurut Wartiah, yang perlu dipikirkan pengurus dan kader PPP saat ini adalah bagaimana bisa bekerja bersama-sama meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014. Dalam kesempatan tersebut, Suryadhamarma Ali mengatakan, ia sudah mendengar adanya wacana mukernas dipercepat atau mukernas luar biasa.

Dia mempersilakan jika ingin dilakukan mukernas dipercepat, mukernas luar biasa atau mukernas secara normal asalkan sesuai konstituasi. "Wacana itu diatur dalam AD/ART partai tapi dengan syarat tertentu," kata dia.

Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini memberikan kebebasan kepada kader PPP untuk melaksanakan muktamar dipercepat atau muktamar luar biasa, asalkan sesuai dengan AD/ART dan bisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada masa depan PPP.

"Wacana muktamar dipercepat atau muktamar luar biasa itu agar dibicarakan di internal partai. Jangan sampai keributan-keributan akan memberikan citra negatif bagi partai dan hasilnya belum tentu labih baik," kata Suryadharma. (ant)