Forum Deliberatif akan Dikembangkan di DKI Jakarta

Jakarta, NU Online
Sejumlah badan otonom dan lembaga NU yang meliputi Lakpesdam, GP Ansor, IPNU dan IPPNU menggagas pengembangan forum demokrasi deliberatif di wilayah DKI Jakarta. Kajian awal dari rencana tersebut dibahas di kantor Lakpesdam pada Jum’at (30/9).

Demokrasi liberatif sebenarnya merupakan istilah baru yang masih tampak asing bagi sebagian  orang. Dalam konsep ini, kebijakan publik diuji terlebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat diskursus publik.

“Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan dan UU yang dihasilkan oleh pemerintah semakin mendekati harapan fihak yang diperintah,” tandas direktur Lakpesdam Lilis Nurul Husna.

Konsep baru ini berkembang karena sistem demokrasi di Indonesia saat ini ada yang dianggap kurang dari demokrasi representasi lewat pemilu 5 tahunan, meskipun partisipasi warga sudah lumayan tinggi.

Demokrasi yang ada saat ini sangat formalis dan cenderung memandang bahwa produk hukum lebih penting daripada proses legislasi hukum. “Jadi yang penting adalah prosedur atau cara bagaimana oponi mayoritas dalam proses pengambilan keputusan publik ini diperoleh,” paparnya.

Sebelumnya Lakpesdam telah menyelenggarakan forum ini beberapa daerah seperti melakukan “Kongres Rakyat Wonosobo I” yang mengambil konteks Pilkada dengan mengambil berbagai isu seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Daerah lain yang sudah pernah dilakukan forum semacam ini adalah Yogyakarta.

Untuk DKI, beberapa permasalahan yang mengemuka dalam diskusi yang juga melibatkan sejumlah badan otonom NU DKI, terungkap beberapa permasalahan yang dihadapi warga nahdliyyin di DKI seperti penggusuran di Jakarta Utara, pedagang kaki lima di Jakpus, Akses kesehatan di Jakarta Timur, dan lainnya.(mkf)