Gerakan Anti-Tahlil Tidak Hanya Masalah Peribadatan, tapi Juga Politik

Makassar, NU Online
Maraknya gerakan anti-tahlil dan anti ritual-ritual keagamaan khas Nahdlatul Ulama (NU), ternyata tak hanya masalah yang bersifat peribadatan, melainkan juga sarat muatan politik. Sebab, gerakan itu juga disokong kekuatan partai politik tertentu.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, kepada wartawan di sela-sela Rapat Kerja Nasional organisasi itu di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/5) siang.<>

"Tiba-tiba mereka (kelompok/gerakan anti-tahlil dan anti ritual-ritual keagamaan khas NU), mengharamkan tahlil, melarang Maulid Nabi, melarang solawatan. Itu bukan masalah peribadatan semata, tapi ternyata, kalau 'ditarik-tarik' (baca: ditelusuri), juga berkaitan dengan politik," terang Khofifah.

Anggota Muslimat NU di tingkat basis, menurut dia, sesungguhnya sudah cukup memahami bahwa gerakan itu juga bernuansa politik. "Itulah yang disebut gerakan keagamaan yang 'digandeng' dengan gerakan politik," pungkasnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH Hasyim Muzadi, mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, saat ini, amaliah warga NU sedang 'berhadapan' dengan paham Wahabi.

"Mereka (Wahabi) mengharamkan tahlil, Maulid Nabi, dan lain-lain yang merupakan tradisi ritual warga NU. Gerakan mereka cukup kuat dan solid karena juga didukung partai politik," terangnya.

Ia menambahkan, persoalan itu menjadi semakin serius, salah satu sebabnya adalah tidak maksimumnya peran partai politik yang didirikan NU. 'Partai NU' tidak mampu mengimbangi gerakan yang diperankan parpol penyokong gerakan Wahabi tersebut.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang didirikan untuk mendukung perjuangan NU, katanya, kini justru berjarak cukup jauh dengan NU, baik secara visi,misi maupun strategis dan taktis. "PKB mengalami kegagalan dalam prosesnya, sehingga semakin 'mengecil' dan semakin berjarak dengan NU," jelasnya. (rif)