Gus Sholah: Penetapan Status Lapindo Tak Adil

Jakarta, NU Online
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) mengatakan, penetapan status semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jatim, tidak adil.

Menurutnya, Tim Pengawas Penanganan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) hanya memperhatikan pendapat para ahli yang menyebut bahwa semburan lumpur itu terjadi karena faktor alam.<>

"Pertanyaannya, mengapa yang digunakan pendapat ahli yang menyebut itu bencana alam. Padahal, ada juga ahli yang menyebut itu akibat kecerobohan (manusia). Apa motivasinya?" gugat Gus Sholah, Selasa (19/2) kemarin.

Mantan calon wakil presiden pada Pemilu 2004 itu menjelaskan, kalau pada akhirnya lupan lumpur ditetapkan sebagai bencana alam, konsekuensinya pemerintah harus menggunakan uang negara untuk menanganinya.

"Keuangan negara yang pas-pasan harus dikeluarkan untuk masalah yang sebenarnya diakibatkan kecerobohan perusahaan," katanya.

Gus Sholah mengaku tak habis pikir dengan adanya pernyataan yang menyebut semburan lumpur di Sidoarjo terkait dengan gempa di Yogyakarta. "Jaraknya, kan jauh," tandas mantan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.

Ketika diminta komentarnya mengenai pernyataan juru bicara PT Lapindo Yuniwati Teryana bahwa Lapindo tetap akan memenuhi kewajiban membayar ganti rugi meski nantinya diputuskan semburan lumpur itu adalah bencana alam, Gus Sholah menyatakan, "Alhamdulilah, kalau memang begitu."

Namun, sambung Gus Sholah, pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa PT Lapindo tidak akan melepaskan kewajibannya.

Menurut rencana, pada Kamis (21/2), akan dilakukan peluncuran buku terkait lumpur Lapindo dan deklarasi Gerakan Menutup Lumpur Lapindo di Gedung Nusantara V DPR/MPR. Gerakan tersebut menempatkan Gus Sholah pada posisi ketua. (rif)