Hasyim Ingin NU-Muhammadiyah Rayakan Tahun Baru Hijriyah Bersama

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menginginkan agar NU dan Muhammadiyah dapat merayakan Tahun Baru Hijriyah secara bersamaan pada setiap tahunnya. Hal itu perlu dilakukan agar perayaan tahun baru yang juga dikenal Tahun Baru Islam itu lebih meriah dan Islami.

Hasyim mengatakan hal itu dalam pertemuan antara NU dan Muhammadiyah di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (10/1). Hadir juga dalam acara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan beberapa pengurus teras lainnya.<>

“Saya usul, kalau memang Muhammadiyah setuju, mulai sekarang dirancang untuk syiar Muharram tahun depan. Sehingga, pada tahun depan, langsung action (bertindak), tidak talk only (tidak hanya bicara),” ujar Hasyim.

Hasyim mengaku prihatin pada setiap perayaan Tahun Baru Masehi lebih meriah dari pada Tahun Baru Hijriyah. Hal yang membuatnya lebih prihatin karena tiap Tahun Baru Masehi selalu dirayakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.

“Itu semua (perayaan Tahun Baru Hijriyah) dilakukan untuk menggantikan perayaan Tahun Baru Masehi yang isinya terompet, kecelakaan, macet di mana-mana dan kemakasiatan, dan sebagainya,” terang Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu menyatakan seruan bersama kepada segenap elemen bangsa untuk menghentikan segala bentuk kezaliman demi keselamatan agama, bangsa dan negara.

“…Menjauhi perbuatan-perbuatan yang—langsung dan tidak langsung—menyebabkan kemurkaan Allah, seperti, melakukan kezaliman, kepalsuan atau kepura-puraan, kebohongan, perusakan kehormatan dan martabat sesama, perusakan lingkungan dan keseimbangan alam, keserakahan, pornografi dan pornoaksi, pengkhianatan (jual-beli) hukum, pengkhianatan terhadap amanat, menelantarkan penderitaan rakyat kecil,” demikian salah satu poin seruan bersama itu.

NU dan Muhammadiyah juga meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan seluruh agenda reformasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Ketetapan MPR. Selain itu, perlu juga upaya peningkatkan kegiatan perekonomian yang berbasis kerakyatan, peningkatan dan perbaikan terhadap upaya menanggulangi bencana, penanganan korupsi, peningkatan citra bangsa Indonesia dan peningkatan pertahanan dan keamanan nasional. (rif)