Interpelasi kasus Iran Diagendakan, PBNU Berharap Anggota DPR bisa Lurus

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi merasa gembiramendengar rencana sidang paripurna DPR pada Selasa ini (14/5) salah satunya mengagendakan interpelasi terhadap pemerintah pada persetujuannya pada resolusi PBB No 1747 yang menghukum Iran.

“Alhamdulillah, akhirnya rencana interpelasi ini dibahas, moga-moga anggota DPR lurus-lurus,” tuturnya dengan muka berseri-seri di PBNU, Selasa (15/5).

Kiai Hasyim belum bisa menyimpulkan bagaimana kira-kira hasil dari interpelasi tersebut, apakah akan sukses memanggil presiden untuk dimintai penjelasannya tentang kebijakan pemerintah menyetujui resolusi yang memerintahkan Iran menghentikan program nuklirnya, meskipun untuk tujuan damai. “Kita tidak tahu, wong namanya politik,” jawabnya pendek.

Usulan interpelasi ini sudah disetujui oleh 280 anggota DPR yang datang dari berbagai fraksi. Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengusulkan interpelasi tersebut.

Sebelumnya, Kiai Hasyim menjelaskan meskipun mendukung interlepasi, ini bukan berarti NU berupaya masuk dalam wilayah politik praktis yang pada dasarnya adalah wewenang DPR. Pihaknya hanya mengkritisi kebijakan pemerintah dalam dimensi moral saja.

“Arahannya sama, yaitu kebijakan pemerintah dalam hal dukungan terhadap sanksi itu. Tapi bedanya, NU mengkritisi kebijakan itu dalam dimensi moral. Kalau DPR kan wilayah politik praktisnya,” jelas Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars.

Kritik Hasyim di antaranya ditujukan pada alasan sikap dukungan pemerintah Indonesia atas Resolusi 1747 itu yang menyatakan bahwa sanksi tersebut dalam rangka menjaga keamanan di kawasan Timur Tengah (Timteng). Menurutnya, sanksi yang memaksa Iran untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya, tidak akan merubah keadaan di Timur Tengah, termasuk Iran.

Kekacauan di wilayah Timteng, kata Doktor Kehormatan di bidang Peradaban Islam itu, selama ini karena ulah Amerika Serikat (AS) beserta negara sekutunya. Dengan demikian, imbuhnya, sanksi berat yang dikeluarkan DK PBB itu justru akan membuat Iran semakin menderita. (mkf)