PBNU Dukung Interpelasi DPR Soal Iran

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana DPR yang akan menggulirkan hak interpelasi menyusul kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengenai sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya.

“Terserah saja. Karena itu hak DPR. Tapi NU posisinya pada wilayah moral,” kata Ketua Umum PBNU Dr KH Hasyim Muzadi kepada wartawan usai menghadiri rapat gabungan PBNU di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (28/3)

Namun demikian, Presiden World Conference on Religion for Peace itu menegaskan, meski mendukung, tetapi bukan berarti NU berupaya masuk dalam wilayah politik praktis yang pada dasarnya adalah wewenang DPR. Pihaknya hanya mengkritisi kebijakan pemerintah dalam dimensi moral saja.

“Arahannya sama, yaitu kebijakan pemerintah dalam hal dukungan terhadap sanksi itu. Tapi bedanya, NU mengkritisi kebijakan itu dalam dimensi moral. Kalau DPR kan wilayah politik praktisnya,” jelas Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars.

Kritik Hasyim di antaranya ditujukan pada alasan sikap dukungan pemerintah Indonesia atas Resolusi 1747 itu yang menyatakan bahwa sanksi tersebut dalam rangka menjaga keamanan di kawasan Timur Tengah (Timteng). Menurutnya, sanksi yang memaksa Iran untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya, tidak akan merubah keadaan di Timur Tengah, termasuk Iran.

Kekacauan di wilayah Timteng, kata Doktor Kehormatan di bidang Peradaban Islam itu, selama ini karena ulah Amerika Serikat (AS) beserta negara sekutunya. Dengan demikian, imbuhnya, sanksi berat yang dikeluarkan DK PBB itu justru akan membuat Iran semakin menderita.

Hasyim mencontohkan keadaan bangsa Indonesia selama ini. Menurutnya, penderitaan yang dialami negeri ini, semuanya diakibatkan negara adidaya tersebut. “Kita (Indonesia, Red) ini menderita karena Amerika Serikat. Masa kita mau menularkan penderitaan ini pada teman kita sendiri (baca: Iran, Red),” tandasnya.

“Cobalah dikalkulasi, sejak kita merdeka tahun 1945 sampai sekarang, apa yang diberikan Amerika Serikat pada kita. Coba dihitung, positifnya apa, negatifnya apa,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu menambahkan.

Meski keputusan Indonesia yang mendukung resolusi tersebut dinilai akan mempersulit Iran, namun Hasyim berharap agar hubungan Indonesia-Iran tidak terganggu. “Saya berharap baik-baik saja. Tapi, ya, cuma semoga saja. Saya tidak bisa berbuat banyak,” pungkasnya.

Lebih dari itu, mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur tersebut, mengkhawatirkan bakal ditinggalkannya Indonesia oleh negara-negara lain, terutama negara-negara Islam. Pasalnya, ia menilai, sikap Indonesia atas sanksi tersebut tidak membawa keuntungan apapun.

“Dari Amerika Serikat, kita (Indonesia, Red) mungkin hanya mendapat pujian saja. Lebih parah lagi kalau kita ditinggalkan oleh teman-teman kita (baca: negara-negara Islam),” tegas Hasyim menjawab pertanyaan wartawan mengenai perlu atau tidaknya Indonesia memberikan penjelasan pada Liga Arab. (rif)