Kebijakan Pendidikan yang Kapitalistik harus Dirubah

Jakarta, NU Online
Arah kebijakan pendidikan nasional yang kapitalistik dengan pengenaan biaya yang mahal harus dirubah. Kebijakan ini menyebabkan pendidikan hanya dinikmati oleh mereka yang berduit.

“Jika ini terus dijalankan, maka akan membelokkan arah reformasi pada kekuatan lama dan jutaan anak Indonesia yang akan menanggung akibatnya,” ungkap MM Billah dalam seminar Matinya Pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan oleh PC IPNU Jakarta Pusat Jakarta (28/05).

Karena yang bisa sekolah hanyalah anak orang kaya, maka yang menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini juga orang kaya. Ini tentu saja mengakibatkan kebijakan yang mereka putuskan hanya yang menguntungkan kelompoknya.

“Nasib petani yang puluhan juta jumlahnya yang sebagian besar merupakan kalangan NU  juga tak akan bisa berubah karena tidak banyak dari kalangan mereka yang menduduki jabatan penting, sementara harga barang produksi pabrik naik terus karena mereka memiliki kekuasaan,” imbuhnya.

Arah pendidikan saat ini juga dinilainya tak lagi untuk menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya yang menyangkut banyak aspek seperti moral, budi pekerti, budaya dan lainnya, tetapi sekedar memenuhi pasar kerja dengan segala kebutuhannya.

Anggota Komnas HAM tersebut juga mengatakan bahwa saat ini peran keluarga sebagai tempat pendidikan sudah semakin berkurang karena berbagai sebab. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tak semua proses pendidikan bisa diserahkan ke sekolah. Guru juga bukan lagi sebagai sosok yang digugu dan ditiru, tetapi sekedar pekerja pendidikan. Mereka hanya mengajar, bukan lagi memberi pendidikan.

Sementara itu Hamka Cholil, penasehat IPNU yang juga merupakan staff Litbang Depdiknas menyatakan bahwa sebagai organisasi Kader, IPNU harus mendorong agar pendidikan menjadi pranata social yang kuat, berwibawa, dan membangun peradaban manusia. Selanjutnya juga diharapkan adanya pendidikan seumur hidup untuk semua fihak dan terbuka bagi semua golongan.

Acara seminar yang diselenggarakan di Gd. PBNU Lt 5 ini merupakan bagian dari pelantikan dan rapat kerja PC IPNU Jakarta Pusat. (mkf)