Krisis Pangan akibat Kebijakan Berorientasi Ekspor

Jakarta, NU Online
Krisis pangan di dunia yang terjadi pada tahun ini merupakan akibat kebijakan pangan yang lebih berorientasi pada pasar ekspor. Demikian juga yang terjadi di Indonesia. Pemerintah lebih mengutamakan produksi pangan justru untuk tujuan ekspor, bukan pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat di dalam negeri.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Serikat Petani  Indonesia (SPI), Henry Saragih, dalam siaran pers yang diterima NU Online di Jakarta, Jumat (15/2) kemarin.<>

Henry menjelaskan, kelebihan produksi pangan di sejumlah negara maju yang kemudian diekspor ke negara-negara berkembang, ‘sukses’ menghancurkan pertanian di Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah malah menggenjot produksi hasil perkebunan berorientasi ekspor. “Produksi tanaman pangan di dalam negeri menjadi terbengkalai,” pungkasnya.

Jalan keluar krisis harga pangan itu, katanya, kedaulatan pangan harus ditegakkan. Hal tersebut berarti harus diberikan hak kepada setiap negara untuk mengatur dan  menjaga tata pertanian di masing-masing negara.

Ia menambahkan, negara harus melindungi petani dari ‘gempuran’ pasar bebas. Produksi pertanian harus ditujukkan kepada pemenuhan kebutuhan rakyat bukan pada kebutuhan pasar ekspor yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan multinasional.

“Kedualatan pangan harus memprioritaskan pemenuhan pasar lokal dan nasional serta memberdayakan petani kecil di pedesaan,” terangnya.

Selain itu, ungkapnya, pembaruan agraria juga harus dijalankan. Para petani membutuhkan lahan untuk meningkatkan produktivitasnya. Kepemilikan lahan petani yang hanya berkisar 0,3 hektar, jauh dari mencukupi untuk melakukan produksi yang efektif.

“Pemerintah, saat ini, sibuk mengkapling-kapling tanah untuk perusahaan-perusahaan perkebunan. Kebanyakan lahan-lahan perkebunan sudah dikelola oleh perushaan-perusahaan besar, bukan keluarga petani. Padahal perusahaan perkebunan itu semuanya berorientasi ekspor,” papar Henry. (rif)