Soal Krisis Pangan, Pemerintah ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’

Yogyakarta, NU Online
Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengungkapkan bahwa krisis pangan di Indonesia sebagai gejala global dinilai sebagai sikap ‘lempar batu sembunyi tangan’ atau menghindar dari tanggung jawab. Pemerintah seolah menganggap hal itu tidak terkait dengan persoalan dalam negeri sama sekali.

Demikian diungkapkan Guru Besar Fakultas Teknik Pertanian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Prof Dr Mochammad Maksum, kepada NU Online melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Rabu (30/1) malam.<>

“Gejala global yang menjadikan harganya komoditas pangan melonjak, tentu memiliki intensitas implikasi domestik negara mana pun, secara beragam menurut mutu dan kinerja sistem ketahanan pangan domestiknya,” tutur Maksum yang juga Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU DI Yogyakarta.

Ia menjelaskan, bagi Indonesia, deraan gejala global menjadi berlipat ganda karena mutu dan kinerja sistem ketahanan pangan nasional selama ini dibuat semakin tergantung impor. “Lihat saja, kasus gula, beras, kedelai dan lainnya. Ketika pangan domestik langka, selalu impor menjadi pilihan paling mudah dilakukan,” pungkasnya.

Pada gilirannya, tambahnya, kebijakan yang tidak bijak itu hanya akan menurunkan gairah usaha tani. Akibatnya, produksi dalam negeri makin tipis dan impor makin menjadi pilihan.

“Harus dikatakan jelas sekali, gonjang-ganjing tahu dan tempe akibat syahwat pejabat atas ketergantungan impor kedelai, terutama setelah Indonesia ‘diamputasi’ IMF tahun 1998. Dibius harga dunia yang murah dan kredit tanpa bunga selama 1999 - 2002. Akibatnya, potensi produksi yang tahun 1992 swasembada dengan produk 1,8 juta ton, dilupakan dan tertutup birahi jangka pendek,” terang Maksum.

Produksi nasional pun turun menjadi 620 ribu ton pada tahun 2007, setelah sebelumnya juga hanya 748.000 ribu ton dan 808 ribu ton. Tahun 2007, guna memenuhi permintaan yang besarnya 1,9 ton, perlu mengimpor lebih dari 1,2 juta ton.

Presiden Yudhoyono menyatakan, krisis pangan di Indonesia, yang dapat mengancam perekonomian, adalah gejala dunia, bukan khas Indonesia. Dengan jumlah penduduk 6,3 miliar jiwa, dunia kini dan mendatang akan menghadapi masalah ketahanan pangan.

”Tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan terjadi krisis pangan. Hal itu jelas dari kenaikan harga kedelai dan kelapa sawit. Ada inflasi yang berkaitan dengan pangan,” ujar Presiden dalam rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (24/1) lalu.

Terhadap gejolak pasar keuangan di Indonesia, Presiden melihatnya sebagai bagian dari gejala global. (rif)