Lagi, Ditemukan DPT Fiktif

Brebes, NU Online
Lagi-lagi persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencuat. Di Brebes Jawa Tengah pada Pileg 2009 lalu satusan santri pondok pesantren tidak terdaftar. Pada pilpres ini malah terjadi penggelembungan DPT.

“Kami menemukan 5.040 kelebihan DPT,” ungkap Ketua Panwaskab Brebes Ahmad Hanfan usai menggelar rapat kerja Panwaskab, Panwascam dan PPL se-Kabupaten Brebes di Pendopo Bupati Ahad (5/7). Dikhawatirkan menggelembungnya DPT ini akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab.<>

Dari catatan yang dia temukan, ada 4 Kecamatan yang kelebihan DPT yakni Kecamatan Brebes, Losari, Songgom dan Sirampog. Kelebihan terbesar di Kecamatan Sirampog. Tepatnya di Desa Lembarawa. DPT seharusnya 4.640 tapi tertulis sampai 9.280 orang. Kecamatan Sirampog terjadi untuk Desa Kaligiri dengan selisih 27. “Dari jumlah seharusnya 1.303 tapi tercatat sampai 1.330,” ungkapnya.

Sedang di Kec. Losari, untuk Desa Negla ada selisih 10 DPT dari jumlah yang seharusnya 11.229 tertulis hingga 11.239 DPT. Untuk Desa Pengabean terdapat 258, jumlah seharusnya 7.338 tercetak sampai 7.596.

Di Kecamatan Songgom, ada 4 desa yang terjadi kekeliruan. Yakni untuk desa Jatimakmur, dari DPT yang seharusnya 5.161 tercatat hingga 5.754. Dan Desa Cenang hanya ada selisih 1 orang. “Yang unik, untuk desa Songgom malah terdapat kekurangan 4 DPT dan Karangsembung 25 DPT,” tutur Hanfan.

Namun Hanfan menyesalkan, kekeliruan ini dimintakan rekomendasi pada Panwascam dan PPL sebagai bukti masing-masing Panwas saling mengetahui. “Ini tidak benar, karena Panwas hanya bertugas untuk mengawasi bukan mengabsahkan DPT,” tandas Hanfan.

“Senin (hari ini), kami akan klarifikasi dengan KPUD tentang persoalan ini. Kalau memang kekeliruan ini ada unsur kesengajaan, KPUD telah melanggar pasal 209 UU Pemilu,” ungkapnya.

Di Jakarta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil calon presiden Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo sempat meminta agar Pemilihan Presiden 2009 ditunda, terkait ditemukannya DPT di enam provinsi yang bermasalah.

Namun KPU menyatakan, data dari tim tersebut belum dimutakhirkan. ”Setelah data dikonfrontasi ternyata datanya berbeda. Sebagian besar merupakan data pada November 2008 ," ujar Anggota KPU I Putu Gedhe Artha, kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Ahad (5/7). (was/nam)