Lakpesdam Kembangkan Forum Deliberatif

Jakarta, NU Online
Demokrasi prosedural yang saat ini tengah berjalan di Indonesia ternyata memiliki banyak kelemahan. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pemilu, tetapi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib dirinya sangat rendah. Salah satu solusi yang kini ditawarkan Lakpesdam adalah pengembangan deliberatif forum.

Misbah dari Lakpesdam menjelaskan bahwa deliberatif forum dapat dijelaskan sebagai sebuah forum musyawarah dimana masyarakat dapat berunding dan mencoba memecahkan masalah yang mereka hadapi.

“Ini merupakan penyempurnaan sistem demokrasi prosedural karena rakyat tak cukup memilih, tetapi juga membangun kontrol, apalagi zaman otonomi. Perubahan sulit jika warga tidak aktif dalam konteks berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Dalam rangka mengembangkan program tersebut diadakan kegiatan bertajuk " Rapat Kerja Ke-3 dan Koordinasi Pelaksanaan Deliberetive Forum Lokal" bertempat di Jogja pada 23-26 Agustus 2005. 5 cabang Lakpesdam terlibat yang meliputi Wonosobo, Cilacap, Jepara, Bantul dan Batang. Beberapa badan otonom NU juga dilibatkan seperti GP Ansor, IPNU, dan Fatayat NU.

Terdapat 7 masalah dasar yang kebanyakan dihadapi masyarakat seperti masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya yang dihabas dalam forum ini dengan menghadirkan beberapa narasumber ahli.

“Ini untuk mendorong partisipasi warga buka hanya dalam pemilu. Politik bukan hanya pemilu, tetapi juga menyangkut kebijakan yang menyangkut masalah kehidupan masyarakat seperti masalah pertanian, nelayan, pendidikan dan lainnya,” tandas Misbah dari Lakpesdam kepada NU Online (24/8)

Agar masyarakat bisa terlibat lebih intens, akan ditingkatkan kemampuan berorganisasinya yang dikebiri selama orde baru. Penyelesaian masalah bukan hanya dengan demo, tetapi juga bisa dengan dialog dan lobi.

Upaya lain agar lebih mengefektifkan hasil adalah dengan melakukan regrouping kelompok. Selama ini masyarakat mengelompok berdasarkan primordialisme, seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya yang selama ini kegiatannya kurang menyentuh masalah riil karena masih pengajian, ceramah atau sejenisnya. “Regrouping ini menghilangkan sekat kelompok karena adanya kesamaan kepentingan warga,” imbuhnya.

Sebelumnya konsep ini sudah dicoba di Wonosobo dalam bentuk kongres rakyat Wonosobo. Kegiatan ini berusaha untuk memfasilitasi warga agar bisa mengidentifikasi masalahnya. Selanjutnya konsep ini disampaikan ke calon bupati yang terlibat dalam Pilkada. Mereka dimintai komitmennya melalui kontrak politik dari hasil diskusi warga tersebut.(mkf)