Laporan Pertanggungjawaban PP IPPNU dan PP IPPNU Diterima

Brebes, NU Online
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kengurusan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) periode 2006-2009 diterima secara umum.

Sebagian besar pimpinan wilayah IPNU dan pimpinan wilayah IPPNU se-Indonesia, dalam Sidang Pleno Pemandangan Umum terhadap LPJ yang dilakukan di Aula Pesantren Al Hikmah 2, Brebes, Jawa Tengah, Ahad (21/6), itu menyatakan menerima.<>

Hanya beberapa Pimpinan Wilayah (PW) yang menyatakan menolak. Terdapat 2 dari 26 PW yang menolak LPJ PP IPNU kepemimpinan Idy Muzayyad, yakni Banten dan DKI Jakarta. Sementara, terdapat 4 dari 25 PW yang menolak LPJ kepengurusan PP IPPNU kepemimpinan Wafa Patria Ummah, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten dan Papua.

Hal yang paling banyak disoroti dari kepemimpinan Idy adalah masalah kurangnya perhatian serta ketidakmerataan pelaksanaan program kerja antara wilayah di Jawa dengan luar Jawa. Misal, penyebaran penerima beasiswa sekolah Pantas (Pelajar Binaan Berprestasi) yang dinilai hanya diberikan kepada pelajar di Jawa.

Namun, Idy membantah penilaian itu. Ia mengaku bahwa pihaknya sudah berusaha memeratakan pelaksanaan program kerja antara wilayah Jawa dengan luar Jawa. Termasuk pula penyebaran beasiswa Pantas. “Semua merata. Hanya karena jumlahnya tidak banyak, sangat terbatas, jadi dianggap tidak merata. Itu saja,” ujarnya.

Ia berharap, kepengurusan IPNU mendatang dapat melanjutkan program unggulan itu dan menambah jumlah penerima beasiswanya. “Itu PR (pekerjaan rumah) kepengurusan mendatang,” tandasnya. Selain itu, ia juga berharap, kepengurusan mendatang dapat meneruskan dan mengembangkan program penerbitan sebagai upaya memfasilitasi kreativitas kader dalam bidang tulis menulis.

Hal serupa juga menjadi sorotan kepengurusan IPPNU kepemimpinan Wafa. Para peserta Kongres menilai kurangnya perhatian Pimpinan Pusat terhadap terhadap sejumlah kepengurusan IPPNU di daerah di luar Jawa.

Wafa mengaku memaklumi penilaian itu meski sesungguhnya tidak ada keinginan untuk membeda-bedakan antara Jawa dan selain Jawa. “Sebetulnya sama, tidak ada diskriminasi Jawa atau luar Jawa. Keterbatasan waktu, tenaga dan dana yang akhirnya kemudian memunculkan kesan tidak merata,” kilahnya. (rif)