Masyarakat Berharap Partai Evaluasi Parlemen

Jakarta, NU Online

Mensikapi kinerja buruk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), masyarakat berharap agar partai-partai mengevaluasi kembali  keanggotaan kader-kadernya di DPR RI. Evaluasi ini dapat dilaksanakan dengan peninjauan kembali fungsi dan wewenang DPR RI oleh partai-partai di parlemen.

Hal lain yang dapat dilakukan partai dalam evaluaisi kinerja DPR RI adalah dengan merecall (menarik/mengganti) kader-kardernya di parleman yang berkinerja buruk dan tersangkut berbagai kasus. Demikian dinyatakan Brigjen. Polisi (purn) Parasian Simanungkalit dalam Diskusi Krisis Kebangsaan Darurat Indonesia  bertajuk DPR Hilang Arah dan Tujuan, di Jakarta, Selasa (28/6).<>

Menurut Parasian, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipertaruhkan akibat kinerja pemerintah dan DPR yang telah lupa dan hilang arah dalam menyejahterakan rakyat dan bangsa. Ditambah lagi adanya rongrongan terhadap keutuhan NKRI oleh faham terorisme dan radikalisme, gerakan NII dan berbagai kelompok separatis lainnya.

"Sikap keras kepala dan tidak mendengar suara rakyat sebagai suara Tuhan inilah yang menjadi salah satu penyebab merosotnya harga diri dan wibawa pemerintah. Kengototan untuk meneruskan pembangunan gedung baru di tengah kesengsaraan sebagian besar rakyat Indonesia hanyalah salah satu dari sikap anti rakyat Indonesia yang ditunjukkan oleh para anggota DPR kita," tutur parasian yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (DPN GEPENTA) ini.

Lebih lanjut Parasian menegaskan, sejak dilantik DPR sudah bermasalah dengan menghambur-hamburkan uang rakyat hanya sekedar untuk acara seremonial saja. Para anggota DPR juga terlelu sering malakukan pelesiran ke luar negeri dengan alasan study banding, padahal tujuan sebenarnya hanyalah sekedar pariwisata saja.

"Dana study banding DPR RI mencapai Rp. 162,94 miliar Rupiah dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Sehingga DPR saat ini telah menjadi sarang para koruptor, menjadi tersangka dan target operasi KPK," beber Parasian.

Selain itu, lanjut Parasian, kinerja DPR RI tercatat telah mengantarkan Republik Indonesia menuju kehancuran dengan mengeluarkan undang-undang anti-rakyat seperti Amandemen UUD 1945, UU Migas, UU SDA, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU BHP, UU Minerba dan lain-lain.

"Undang-undang yang dihasilkan DPR RI selalu lebih menguntungkan para pelaku ekonomi liberal, demokrasi politik liberal dan anti Pancasila. UU tersebut hanya mensahkan kedaulatan bangsa beserta seluruh sumberdayanya kepada pihak asing saja," tandasnya.

Selain parasian, Hadir sebagai pembicara dalam diskusi adalah M. Adien jauharuddin, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Diskusi ini diakhiri dengan testimoni Mahasiswa Indonesia dan pernyataan sikap (mosi) tidak percaya kepada pemerintah oleh Aliansi Mahasiswa Jabodetabek.

Penulis : Syaifullah Amin