Jember, NU Online
Desakan berbagai pihak agar NII segera “dilenyapkan” tidak begitu disikapi serius oleh pemerintah. Bahkan pemerintah terkesan ragu-ragu untuk menghilangkan NII. Ini bisa dilihat dari tidak tegasnya pemerintah dalam melarang gerakan NII. “Pemerintah masih ragu-ragu”, tegas tokoh sepuh NU KH Muchit Muzadi di kediamannya, Selasa (31/5).
Menurut Mbah Muchit –sapaan akrabnya— seharusnya pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa NII itu dilarang, dan siapapun yang terlibat gerakan itu harus ditindak tegas. Tapi pemerintah belum pernah menyatakan larangan itu. <>
"Ini kenapa? Ini politik tingkat tinggi. Kita gak nutut lah,” jelas Mbah Muchit tanpa mau merinci apa yang dimsaksud politik tingkat tinggi itu.
Kendati demikian, lelaki berusia 88 tahun itu tidak menafikan upaya kepolisian dalam menindak gerakan anggota NII. Dikatakannya, hal tesebut adalah wajar karena memang tugas polisi untuk membasmi gerakan-gerakan yang berpotensi menyempal dai pangkuan bumi pertiwi, apalagi disertai dengan ancaman teror.
“Tapi yang sangat diperrlukan sekarang adalah pernyataan resmi pemerintan bahwa NII itu dilarang,” jelasnya.
Kakak kandung KH Hasyim Muzadi itu menegaskan bahwa NKRI adalah bentuk yang paling cocok bagi negara Indonesia, sehingga tidak perlu diotak-atik lagi. Pasalnya, Indonesia adalah negara yang dihuni oleh penduduk yang beraneka ragam agama dan kepercayaannya.
"Kendati secara faktual Islam menjadi agama yang dipeluk mayoritas rakyat di negeri ini, namun tidak boleh menafikan keberadaan agama lain yang sudah ada. Kalau diganti, malah bisa rusak. Lebih dari itu, tidak ada perintah dalam Islam agar Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia,” tuturnya.
Redaktur : Syaifullah Amin
Kontributor : Aryudi A. Razaq
Terpopuler
1
PWNU dan PCNU Se-DIY Tolak Politik Uang dalam Proses Muktamar NU
2
Lima Kelompok Ini Perlu Jadi Perhatian NU dalam Putusan Muktamar Ke-35 di Tambakberas
3
Kompensasi kepada Pemilih dengan Dalih Transportasi atau Ongkos Kerja untuk Memengaruhi Pilihan adalah Haram dan Suap
4
RAPBN 2027 Dana Pendidikan Rp240 Triliun untuk MBG, JPPI: Jangan Pelintir Putusan MK
5
Data Terbaru Gempa M7,7 NTT: 54 Meninggal Dunia, 199 Luka-Luka, 9 Ribu Warga Mengungsi
6
Jusuf Kalla Buka Suara soal Kerusuhan di Aceh: Konflik Internal, Bukan ke Pemerintah Pusat
Terkini
Lihat Semua