Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, menyatakan, mantan Presiden, HM Soeharto atau Pak Harto, harus dimaafkan saja jika memiliki kesalahan pidana, mengingat kondisinya yang sudah tua dan sakit.
"Tapi kasus perdata seperti korupsi, maka harus tetap dilanjutkan. Asalkan benar-benar ada buktinya," katanya sesuai menjadi pembicara dalam diskusi soal kebebasan beragama di kantor lembaga Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jakarta, Senin (21/1).<>
Ia mengingatkan, untuk kasus perdata seperti korupsi, jika benar-benar terbukti maka uang itu harus dikembalikan kepada negara.
"Sedangkan kasus hukumnya dibebaskan saja, dan uangnya dikembalikan," kata Rais Syuriyah PBNU itu.
Terkait kasus pidana seperti tindakan represif yang telah dilakukan semasa Pak Harto memimpin, ia menegaskan lebih baik dimaafkan saja.
"Biarkan saja, di hadapan Allah akan ada penyelesaiannya," katanya.
Ketika ditanya apakah MUI akan memberikan imbauan resmi kepada umat muslim di tanah air untuk memaafkan mantan orang nomor satu di tanah air itu, ia menjawab hal itu belum ada.
"Imbauan pemberian maaf kepada Pak Harto itu, hanya dilakukan secara pribadi individu MUI saja," katanya. (ant/nam)
Terpopuler
1
Ancam Ekosistem Pertembakauan, Lesbumi PBNU Tolak Rancangan Aturan Kemenko PMK dan Kemenkes soal Tembakau
2
Kapten Timnas Iran Kritik FIFA, Sebut Piala Dunia 2026 'Bencana' dan Berjalan Tidak Adil
3
Pemerintah Tetapkan Logo Resmi HUT ke-81 RI, Ini Makna Desain dan Cara Unduhnya
4
DPR Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihapus, Negara Bisa Hemat Lebih dari Rp1 Triliun
5
Hari Bhayangkara Ke-80, Presiden Prabowo Klaim Polri Berkontribusi pada Ketahanan Pangan dan MBG
6
BMKG Prediksi El Nino Berlangsung hingga Setahun, Wilayah Selatan Berpotensi Dilanda Kekeringan
Terkini
Lihat Semua
