NU Minta Kemenag Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Ibadah Haji

Jakarta, NU Online - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Agama meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji. Ini disampaikan, sekaligus untuk mencegah keinginan DPR mengalihkan pelaksanaan ibadah haji ke instansi Pemerintah atau swasta dalam bentuk badan idenpenden.

Permintaan tersebut disampaikan disela kunjungan Menteri Agama Surya Darma Ali ke PBNU, Selasa (7/2) malam. Menteri SDA datang sekitar pukul 19.35 WIB dengan mengajak Wakil Dirjend Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kementerian Agama, Ketua Fraksi PPP DPR RI, Sekjend DPP PPP dan sejumlah pengurus partai lainnya.

"Saya datang untuk silaturahmi. Terserah ini diterima sebagai Menteri atau Ketua Umum PPP," canda SDA sesaat etelah diterima oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj, yang dalam kegiatan tersebut didampingi Sekjend PBNU Marsudi Syuhud, Ketua PBNU Ir. Iqbal Sullam, Bendahara Umum PBNU H. Bina Suhendra dan sejumlah pengurus lembaga dan lajnah.<>

Dalam perbicangan yang berlangsung tertutup untuk media tersebut, Menteri SDA menyampaikan sejumlah hal, di antaranya terkait wacana DPR mengalihkan wewenang pelaksanaan haji dari Kementerian Agama ke lembaga swasta atau pemerintah dalam bentuk badan independen. SDA yang tidak sependapat dengan wacana tersebut sekaligus meminta dukungan PBNU agar juga menolak keinginan DPR, dengan sejumlah argumentasi disampaikan sebagai pembenaran.

"Ada sejumlah kedaruratan yang tidak diketahui DPR dan itu memang tidak bisa dihindari dalam setiap pelaksanaan haji, misalnya soal ketersediaan toilet. Menyelenggarakan ibadah haji dengan baik memang tidak mudah, dan sebenarnya tidak ada jaminan jika pelaksanaannya diserahkan ke swasta akan menjadi lebih baik," tegas SDA.

Kiai Said mendapatkan paparan dari Menteri SDA dengan tegas menyatakan PBNU mendukung keinginan Kementerian Agama.  Alasannya, penyelenggaraan ibadah haji oleh swasta memang riskan, baik secara kualitas maupun besaran biaya. "Bukan tidak mungkin jika dikelola swasta biayanya akan semakin mahal. Oleh karena itu PBNU tidak sependapat pelaksanaan ibadah haji dikelola swasta," tukasnya.

Meski demikian Kiai Said juga dengan tegas meminta Kementerian Agama melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah haji. Bahkan secara gamblang Kiai Said meminta Menteri SDA tidak semata-mata menerima laporan matang dari anak buahnya, dengan diminta secara langsung melakukan pemantauan di lapangan.

"Soal pemondokan, Pak Menteri selama ini mungkin hanya mendapatkan laporan anak buah. Jangan seperti itu. Saya tiga belas tahun di Mekah, tahu persis seluk beluk kota itu. Saya juga tahu bagaimana Atase Haji kita bekerja. Oleh karena itu ke depan saya minta Atase Haji dipilih orang yang benar-benar tahu, bahkan yang setengah malaikat kalau perlu," pinta Kiai Said tegas.

Menanggapi keinginan tersebut pejabat Kementerian Agama yang turut serta dalam kunjungan menyatakan sependapat, dan akan berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji. Pekerjaan rumah untuk pelaksanaan haji yang saat ini dalam proses perbaikan adalah penyediaan sarana penerbangan memadai, pemondokan yang tepat dan ketersediaan makanan atau catering yang berkualitas.

"Soal kesehatan sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan secara penuh. Jadi hanya ada 3 PR dan kalau itu tuntas, Isnya Allah semuanya beres," tegas pejabat Kementerian Agama.

Penulis: Emha Nabil Haroen