PBNU: Indonesia Harus Protes Diplomatik pada Malaysia

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah Indonesia agar segera melakukan protes diplomatik terhadap Malaysia terkait perekrutan terhadap pemuda Indonesia di perbatasan sebagai Paramiliter negara itu.

"Protes diplomatik itu wajar karena yang dilakukan Malaysia melanggar hukum internasional," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Syaiful Bahri Anshori, kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (14/2) kemarin.<>

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus berani bersikap tegas karena sebelumnya Malaysia telah melakukan beberapa tindakan yang juga melukai hati bangsa Indonesia.

Ia menegaskan, tindakan Malaysia merupakan penghinaan pada bangsa Indonesia. Masalah tersebut, katanya, bisa dimaklumi seandainya kedua negara sebelumnya menyepakati perjanjian kerja sama.
 
Jika hal itu dibiarkan, tambahnya, dalam jangka panjang bisa merugikan Indonesia. Sebab, tak menutup kemungkinan, para pemuda yang direkrut sebagai Paramiliter akan melawan negaranya sendiri, yaitu Indonesia.

Diakui atau tidak, lanjutnya, rentetan masalah Indonesia dengan Malaysia belakangan ini menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. "Sehingga dareah-daerah di perbatasan tak terurus, terutama pulau-pulau terluar," ungkapnya.

Solusinya, kata Syaiful, selain melakukan protes diplomatik, pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah strategis, misalnya, meletakkan sekolah-sekolah militer di luar Pulau Jawa.

"Jangan terlalu banyak di Jawa. Di luar Jawa, terutama di daerah perbatasan juga harus banyak. Kalau diletakkan di luar, bisa juga berfungsi sebagai penjaga perbatasan," katanya.

Ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di perbatasan Malaysia dikabarkan direkrut menjadi anggota paramiliter di Malaysia. Paramiliter itu dinamakan Askar Wataniyah.

Isu Askar Wataniyah mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR dan KSAD Letjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Senin (11/2) lalu. Dalam rapat, anggota Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen mengaku mendapat informasi tersebut dari Pangdam VI Tanjung Pura saat kunjungan kerja akhir tahun 2007 lalu.