PBNU: Kalau Pemerintah Butuh, Silakan FPI Dibiarkan!

Jakarta, NU Online
Tuntutan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) semakin menguat menyusul insiden Monumen Nasional (Monas) 1 Juni lalu. Namun, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah.

“Terserah pemerintah. Kalau pemerintah merasa butuh, kalau pemerintah merasa perlu, kalau FPI dinilai bermanfaat, ya, silakan dibiarkan saja,” kata Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj dalam perbincangan dengan NU Online, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (6/6).<>

Kang Said—begitu panggilan akrabnya—hanya mengingatkan kepada pemerintah dan semua pihak bahwa siapa pun dan dari kelompok mana pun tak berhak menggunakan kekerasan, termasuk mengatasnamakan agama.

Menurutnya, penyerangan massa FPI terhadap para aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Monas, Jakarta, Ahad (1/6) lalu, semestinya tak terjadi jika aparat keamanan segera bertindak tegas.

Ia justru mencurigai gerakan FPI dan kelompok sejenis yang cenderung ‘terlalu berani’ itu ada yang mendalangi. “Kenapa kelompok kecil seperti FPI seberani itu menantang semua orang. Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) disebut. Amien Rais, Adnan Buyung, Goenawan Muhammad, juga disebut. Kenapa? Ada apa ini?,” gugatnya.

Kang Said mencatat, dalam setiap tindakan kekerasan di Indonesia pasti ada yang mendalangi serta ada kelompok tertentu yang menjadi “target”. Menurutnya, hal itu pun berlaku dalam kasus insiden Monas yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka itu.

FPI, ujarnya, merupakan organisasi yang dibentuk oleh oknum penguasa untuk “mengimbangi” gerakan kelompok “kiri” setelah kejatuhan presiden Soeharto pada 1998. Namun, belakangan, organisasi pimpinan Riziq Shihab itu semakin tak terkendali.

Sebelumnya, Anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D., mengatakan, tindakan anarkis yang dilakukan FPI bisa jadi dasar pembubaran organisasi pimpinan Habib Riziq Shihab itu. Pembubaran itu pun, katanya, tak perlu melalui jalur pengadilan.

"Cukup aparat kepolisian minta aktivitas FPI dihentikan," kata Mahfud yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, usai acara 'Pisah-Sambut Hakim Konstitusi' di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/6) kemarin.

Mahfud menyatakan, FPI tidak pernah terdaftar berbadan hukum. FPI, kata dia, adalah lembaga informal. "Jadi, tidak perlu proses secara administratif, ketegasan aparat saja untuk menutup aktivitas FPI," katanya. (rif)