PBNU Kecam Sikap RI Soal Sanksi terhadap Iran

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras sikap Pemerintah Indonesia yang mendukung perberlakukan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) terhadap Iran. PBNU menilai, sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang justru akan mempersulit posisi Indonesia sendiri.

”Sikap Indonesia yang ikut menyetujui sanksi terhadap Iran adalah blunder besar untuk pemerintah Indonesia,” ungkap Ketua Umum PBNU Dr KH Hasyim Muzadi di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (26/3).

DK PBB menjatuhkan sanksi bagi Iran melalui Resolusi 1747 pada Ahad (25/3). Rancangan resolusi yang dirumuskan Inggris, Prancis, dan Jerman itu disepakati secara bulat oleh 15 negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia.

Resolusi ini memperluas sanksi atas Iran yang ditetapkan pada Desember 2006 dalam Resolusi 1737. Di antara isi Resolusi 1747 itu adalah larangan secara menyeluruh ekspor senjata Iran maupun pembatasan penjualan senjata ke Iran. Isi resolusi juga membekukan aset milik 28 lembaga atau perorangan yang berhubungan dengan program nuklir dan rudal Iran.

Iran juga dibatasi untuk memperoleh bantuan keuangan. DK PBB memberi batas waktu 60 hari setelah resolusi agar Iran menghentikan program pengayaan uraniumnya. Jika diabaikan, DK PBB bisa mengambil langkah yang lebih pantas berupa sanksi ekonomi, bukan militer.

Hasyim menambahkan, kesalahan fatal yang dilakukan pemerintah akan berakibat menjauhnya umat Islam dan bangsa lain di seluruh duni dari Indonesia. Karena itu, menurutnya, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang sebagian besar muslim.

Tak hanya itu. Menurut Presiden World Conference on Religon for Peace itu, dukungan pemerintah atas pemberlakukan sanksi tersebut akan menghancurkan nama baik Indonesia di mata negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. “Indonesia mungkin hanya mendapat pujian kosong dari Amerika Serikat. Tapi bangsa Indonesia tidak akan dapat untung apa-apa,” pungkasnya.

NU, tegas Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu, akan mengambil sikap berbeda dengan pemerintah, yakni tetap mendukung Iran berikut program nuklirnya serta negara-negara di kawasan Timur Tengah yang menjadi korban ketidakadilan.

”NU sikapnya jelas, yaitu selalu memperkuat yang benar, bukan membenarkan yang kuat. NU melakukan gerakan moral, bukan gerakan kepentingan. Kita semua berdoa, sukses untuk bangsa Iran, Irak dan Pelestina dalam meraih haknya yang sah,” pungaksnya. (rif)