PBNU Minta Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM

Magelang, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah berupaya serius untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkahnya, kata dia, dengan melakukan penghematan.

Jika memang pemerintah harus menaikkan harga BBM, menurutnya, hal itu harus dilakukan bertahap. “Kalau pun naik, sebaiknya bertahap asal APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita tidak jebol," kata Hasyim sebelum menutup Konferensi Cabang NU Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Ahad (11/5) malam.<>

Ia mengatakan, kenaikan harga BBM dipastikan menyengsarakan kehidupan masyarakat. Logika bahwa penarikan subsidi BBM dengan alasan hanya menguntungkan orang kaya, merupakan logika yang salah.

"Memang yang dikurangi subsidi itu kendaraan-kendaraan orang yang cukup. Tetapi, yang dihitung itu dampaknya, jadi akibat dari kenaikan itu tidak hanya kena kendaraan," kata Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur.

Kenaikan harga BBM, katanya, berdampak pada berbagai kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat kecil. Misalnya, transportasi naik, maka sembako akan naik. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok sekarang saja atau sebelum kenaikan harga BBM sudah mengakibatkan penderitaan masyarakat.

Ia mencontohkan, penghematan menyangkut anggaran yang tidak diperlukan yang seharusnya dihapuskan, untuk selanjutnya dimasukkan dalam subsidi minyak sehingga kenaikan harga BBM bisa ditekan menjadi tidak terlalu tinggi. Selain penghematan penggunaan BBM yang diserukan pemerintah, katanya, perlu efisiensi anggaran.

"Bagian efisiensi itu kebocoran, di samping penghematan harus ada efisiensi, harus ada penambalan dari kebocoran," ujar Hasyim.

Penyelesaian masalah BBM, jelasnya, harus dilakukan secara mendasar dan nasional untuk kepentingan jangka panjang. "Memang harus ada penyelesaian yang mendasar secara nasional, yakni bagaimana ada nasionalisasi sumber-sumber minyak kita," katanya.

Selama ini, katanya, minyak di negeri ini banyak dikuasai asing sehingga Indonesia tidak lagi memiliki kuasa untuk melakukan pengelolaan. Seharusnya, Indonesia mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia. Tetapi, katanya, selama ini justru Indonesia kelabakan terhadap kenaikan harga minyak dunia.

"Ini perlu kebijakan yang mendasar agar keberadaan minyak di Indonesia menjadi kemakmuran bukan menjadi kesengsaraan seperti sekarang. Seharusnya kalau kita punya minyak, harga naik seharusnya kita gembira. Kalau sampai sedih itu berarti kita membeli minyak mahal, bukan menjual minyak. Mengapa membeli minyak mahal sementara sumber-sumber minyak di Indonesia banyak? Karena masalah penguasaan asing," katanya. (ant/man)