PBNU Minta Presiden Segera Nonaktifkan Kapolri

Jakarta, NU Online
Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdslatul Ulama (PBNU) Syaiful Bahri Anshori mendesak  Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan perselisihan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Mencermati berita terakhir mengenai pertentangan antara KPK dengan Polri, terutama Kapolri dan Kabareskrim, maka saya mengharapkan kepada Bapak Presiden SBY untuk segera turun tangan,” kata Syaiful Bahri Anshori di Jakarta, Ahad (27/9).<>

Menurut Syaiful, Prersiden SBY harus segera mengganti atau menon-aktifkan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dari jabatannya. Pasalnya, Kapolri telah melakukan kesalahan dalam menangani kasus Pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Somat Rianto.


"Kapolri dan Kabareskrim dengan mudah merubah dakwaan dan status seseorang. Contoh kasus Chandra dan Bibit Somat Rianto, dari kasus perdata ke pidana tanpa keterangan yang tranparan dan bukti-bukti yang tidak jelas,” jelas mantan Ketua Umum PB PMII ini.

Presiden SBY, lanjut Syaiful, dengan mudah telah mengeluarkan Perpu Plt Piminan KPK. Hal yang sama tentu akan mudah dilakukan Presiden terhadap Polri.

”Kalo Bapak Presiden dengan mudah mengeluarkan Perpu (pergantian Pimpinan KPK), tentunya Bapak Presiden tidak akan mengalami kesulitan untuk menon-aktifkan Kapolri mengingat dalam system kenegaraan Indonesia Instiusi Polri di bawah presiden langsung,” katanya.

Lebih lanjut, Syaiful berharap semangat pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam memberantas korupsi tidak terganggu oleh cara dan sikap sebagian aparat penegak hukum yang tidak profesional tersebut. Namun, tegasnya, pemerintah harus benar-benar tegas dalam mengatasi masalah ini.

Menurutnya, apabila Presiden SBY tidak bersikap tegas dengang cara dan prilaku Kapolri yang tidak profesianal dalam menangani kasus korupsi atau yang lainnya, "justru akan menganggu kinerja pemerintahan Bapak SBY yang akan datang. Seperti duri dalam daging."

Lebih lanjut, Syaiful menghimbau kepada semua elemen bangsa, baik pemerintah, tokoh masyarakat, LSM, akademisi dan aktivfis pemuda untuk bersatu dalam memerangi korupsi di Indonesia.

“Mari bersatu menggalang kekuatan untuk melawan ketidakadilan dan kemunafikan demi tegaknya pemerintah dan masyarakat yg bebas dari korupsi,” katanya. (dar)