Jakarta, NU Online
Pemerintah menegaskan akan memroses tindak kekerasan oleh Front Pembela Islam (FPI) sekaligus mengkaji keberadaan organisasi tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo A.S. usai rapat terbatas Polhukam yang dipimpin Presiden di Jakarta, Senin (2/6).
Dalam rapat itu, selain Presiden dan Menko Polhukam, hadir juga Mensesneg Hatta Radjasa, Menhan Juwono Sudarsono, Kapolri Jenderal Sutanto, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkum dan HAM Andi Matalatta, Menlu Hassan Wirajuda, dan Mendagri Mardiyanto.<>
Widodo menjelaskan khusus untuk pelaku kekerasan dalam bentrok massa FPI dengan AKKBB beberapa waktu lalu, Presiden telah memerintahkan Polri untuk menindak secara hukum. Hingga saat ini, sudah ada lima nama tersangka kejadian tersebut, yang namanya tidak disebutkan pihak Pemerintah.
"Mengenai organisasinya, ada pendalaman. Karena konteksnya, tiap organisasi harus sesuai dengan UU nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Massa. Depdagri akan mendalami tentang hal itu terkait keberadaan FPI. Presiden mengarahkan kita untuk mendalami itu semua," jelas Widodo.
Dia melanjutkan Presiden sampai turun tangan dan mengarahkan rapat Polhukam karena tindak kekerasan oleh FPI sudah merupakan kekerasan antarsatu warga terhadap warga negara lainnya. Kondisi itu diperparah dengan pemberitaan yang serentak di dalam dan luar negeri, sehingga mengancam citra Indonesia di mata dunia. "Ini sudah masalah besar. Ini pencitraan buruk terhadap perdaban," tandas Widodo.
Berdasarkan informasi yang beredar, masalah kekerasan oleh FPI memang sempat ditanyakan Wakil Perdana Menteri Malaysia Muhammad Najib yang bertemu Presiden.
Menko Polhukam menambahkan dalam rapat yang berdurasi kurang lebih dua jam 15 menit itu, Presiden menyampaikan kekerasan antarwarganegara adalah masalah fundamental yang harus ditangani secara fundamental. Dalam artian itu, negara harus mampu mencari solusi untuk melindungi rakyatnya. (miol/nam)
Pemerintah menegaskan akan memroses tindak kekerasan oleh Front Pembela Islam (FPI) sekaligus mengkaji keberadaan organisasi tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo A.S. usai rapat terbatas Polhukam yang dipimpin Presiden di Jakarta, Senin (2/6).
Dalam rapat itu, selain Presiden dan Menko Polhukam, hadir juga Mensesneg Hatta Radjasa, Menhan Juwono Sudarsono, Kapolri Jenderal Sutanto, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala BIN Syamsir Siregar, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkum dan HAM Andi Matalatta, Menlu Hassan Wirajuda, dan Mendagri Mardiyanto.<>
Widodo menjelaskan khusus untuk pelaku kekerasan dalam bentrok massa FPI dengan AKKBB beberapa waktu lalu, Presiden telah memerintahkan Polri untuk menindak secara hukum. Hingga saat ini, sudah ada lima nama tersangka kejadian tersebut, yang namanya tidak disebutkan pihak Pemerintah.
"Mengenai organisasinya, ada pendalaman. Karena konteksnya, tiap organisasi harus sesuai dengan UU nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Massa. Depdagri akan mendalami tentang hal itu terkait keberadaan FPI. Presiden mengarahkan kita untuk mendalami itu semua," jelas Widodo.
Dia melanjutkan Presiden sampai turun tangan dan mengarahkan rapat Polhukam karena tindak kekerasan oleh FPI sudah merupakan kekerasan antarsatu warga terhadap warga negara lainnya. Kondisi itu diperparah dengan pemberitaan yang serentak di dalam dan luar negeri, sehingga mengancam citra Indonesia di mata dunia. "Ini sudah masalah besar. Ini pencitraan buruk terhadap perdaban," tandas Widodo.
Berdasarkan informasi yang beredar, masalah kekerasan oleh FPI memang sempat ditanyakan Wakil Perdana Menteri Malaysia Muhammad Najib yang bertemu Presiden.
Menko Polhukam menambahkan dalam rapat yang berdurasi kurang lebih dua jam 15 menit itu, Presiden menyampaikan kekerasan antarwarganegara adalah masalah fundamental yang harus ditangani secara fundamental. Dalam artian itu, negara harus mampu mencari solusi untuk melindungi rakyatnya. (miol/nam)
Terpopuler
1
Ketua PBNU Gus Ulil Resmikan Kampung Bakti NU Kalimanggis di Jatisampurna Bekasi
2
Resmi Dimulai, PBNU Luncurkan Digdaya Persuratan untuk Tingkat PCNU
3
Pola Pengasuhan ala Gus Dur-Nyai Sinta: Suami Istri Saling Menghargai, Orang Tua Hindari Memerintah Anak
4
Bagaimana Cara Membangun Keluarga Maslahat? Ini Fondasi, Pilar, dan Atapnya
5
Indonesia Juara Umum MTQ Internasional 2025, Ini Harapan Wamenag
6
Keluarga Maslahat ala KH Bisri Syansuri (2): Merintis Pesantren Putri Pertama di Indonesia Bersama Istri
Terkini
Lihat Semua
