Pemerintah Sediakan Rp 22 M Dana Kesehatan untuk 400 Pesantren NU

Jakarta, NU Online
Pemerintah tampaknya kini memiliki perhatian lebih kepada lembaga pendidikan pondok pesantren (ponpes). Departemen Agama (Depag) telah menyediakan dana kesehatan sebesar Rp 22 miliar untuk 400 ponpes Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia. Masing-masing ponpes mendapat dana sebesar Rp 56 juta.

Demikian dikatakan Kasubdit Pemberdayaan Santri dan Pelayanan Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Ponpes Depag, Drs. Khaeroni. Ia menyampaikan hal itu kepada NU Online usai Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Pesantren Sehat dan Pelatihan Manajemen Poskestren di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta, Ahad (9/12).<>

Lokakarya tersebut terselenggara atas kerja sama antara Lembaga Pelayanan Kesehatan NU dan Depag.

Menurut Khaeroni, dana tersebut diberikan bagi pengembangan layanan kesehatan ponpes berupa penyediaan sarana dan prasarana pos kesehatan pesantren (poskestren). Selain itu, juga untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang dapat melayani kebutuhan kesehatan para santri dan masyarakat di sekitar ponpes.

“Ada 603 orang yang disekolahkan Depag. 40 di antaranya, mengambil fakultas kedokteran, 15 fakultas kesehatan masyarakat dan 10 apoteker. Nantinya, setelah lulus, mereka akan ditempatkan di sejumlah klinik atau rumah sakit yang ada di sekitar pesantren,” jelas Khaeroni

Ia mengatakan, program pengembangan poskestren itu telah berjalan sejak tahun 2006 setelah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama (MoU) antara Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Program tersebut mulanya dilakukan di 200 ponpes se-Jawa Timur.

“Karena perkembangan dan kemajuannya cukup berarti, maka pada 2007, ditambah menjadi 400 pondok pesantren se-Indonesia. Ke depan, tahun 2008, kita akan tingkatkan pada upaya pendirian rumah sakit. Sekarang sedang kita siapkan sistem dan manajemennya,” terang Khaeroni.

400 ponpes penerima dana poskestren tersebut adalah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua.

Sebelumnya, dr Wan Nedra, Kepala Klinik Avicenna—klinik yang didirikan PBNU—mengatakan, beberapa keberhasilan telah dicapai melalui program pengembangan poskestren tersebut.  Di antaranya, poskestren di Ponpes Darul Ulum, Jombang, Jatim, yang kini telah berkembang menjadi rumah sakit. Selain itu, juga telah berdiri klinik satelit dan Rumah Sakit NU di Banyuwangi, Jatim.

“Lokakarya ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis pembangunan pesantren sehat melalui poskestren. Hasilnya akan digunakan oleh LPKNU untuk memandirikan masyarakat agar hidup sehat,” terang Dokter Ined, demikian panggilan akrabnya. (rif)