Pengalihan Sertifikasi Guru Agama Diknas ke Depag Tak Adil

Jakarta, NU Online
Pengalihan sertifikasi guru agama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ke Departemen Agama (Depag) dinilai tidak adil. Pasalnya, selama ini para guru agama di sekolah umum mendapat gaji dari dinas pendidikan kota/kabupaten, tetapi pada pelaksanaan sertifikasi justru diserahkan ke Depag.

Selasa (7/4) kemarin perwakilan guru agama yang mengajar di sekolah umum dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, mengadu ke Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta.<>

Perwakilan guru didampingi Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mendatangi Departemen Agama (Depag) yang ditemui Imam Tholkhah, Direktur Pendidikan Agama Islam pada pada Sekolah Depag.

"Kami ini jadi bingung harus mengadu ke mana. Saya bolak-balik ke Depdiknas dan Depag, sampai detik ini tidak ada kejelasan. Sampai tadi, tidak juga ada patokan yang jelas kapan tunjangan profesi guru agama dibayarkan" kata Masyhuri, guru agama di SMPN 3 Surakarta, Jawa Tengah.

Proses sertifikasi guru agama di sekolah umum yang dialihkan ke Depag itu berdasarkan Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Depag dan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2007. Sementara mekanisme dan instrumen sertifikasi guru di lingkungan Depag mengikuti Depdiknas sesuai peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Namun pengalihan ini belum sepenuhnya diterima oleh pejabat di lingkungan Depag. “Depag lebih dulu memprioritaskan guru-guru madrasah. Ini membuat nasib kami tidak menentu," kata Daud Buang, guru agama SMAN 2 Purwokerto, Jawa Tengah.

Sementara itu, kata Daud, guru bidang studi lain di bawah Depdiknas yang masa kerjanya di bawah mereka bisa mendapat jatah sertifikasi lebih dahulu. (nam)