Penguasa Berhak Beri Gelar Pahlawan

Jakarta, NU Online
Kebanyakan masyarakat bawah tidak akan risau tentang gelar Pahlawan Nasional. Terserah penguasa gelar apa hendak dikasih ke siapa. Penguasa memang berhak memberi gelar pahlawan.

Demikian dilontarkan budayawan Ahmad Tohari pada NU Online melalui sambungan telepon, tadi Kamis pagi (10/11). “Kaidahnya kan sejarah itu milik penguasa,”cetus budayawan yang tinggal di Banyumas, Jawa Tengah itu.

<>“Menurut saya tidak usah didiskusikan panjang-panjang. Secara substansi masyarakat akan menilai sendiri mana pahlawan mana yang bukan. Soal sejarah kan memang gelap, tiap kelompok punya versi sendiri,” jelasnya.

Dimintai komentarnya tentang tujuh orang yang baru saja diberi gelar Pahlawan Nasional, Tohari menilai bahwa tujuh orang itu masih pantas menerima gelar pahlawan, termasuk Sjafruddin Prawiranegara.

“Ya saya sudah tahu. Saya masih setuju ada Pak Sjaf, ada Pak Idham, Pak Kasimo, Buya Hamka, dan lain-lain itu digelari pahlawan. Ada kesan semuanya itu bagi-bagi ke kelompok-kelompok memang, Jawa, Luar Jawa, NU, Muhammadiyah, Katholik, dan macam-macam. Tapi saya lihat masih wajar,” jelasnya.

“Pak Sjaf memang pernah terkait PRRI, tapi ya kita tidak tahu dulu macam apa. Menurut saya masih pantas. Itu pemberontakan setengah hati, beda dengan PKI atau DI/TII,” tambah penulis novel sejarah Lingkar Tanah Lingkar Air itu.

Tahun ini pemerintah menganugerahi tujuh orang untuk Pahlawan Nasional. Mereka adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Dr. KH Idham Chalid, Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Ki Sarmidi Mangunsarkoro, Mr. I Gusti Ketut Pudja, Sri Susuhunan Pakubowono X, dan Ignatius Joseph Kasimo.

Selain Pahlawan Nasional, pemerintah juga memberi seorang Bintang Mahaputera Adipradana, yakni Sultan Sulaiman. Sepuluh orang mendapatkan penghargaan Bintang Budaya Parawa Dharma.

Penulis: Hamzah Sahal