Jakarta, NU Online
Staff Ahli Menteri Agama Muji Tulus berpendapat bahwa para pengusaha yang memperoleh manfaat dari hasil hutan berkewajiban untuk membayar zakat guna kesejahteraan masyarakat disekitaranya.
Hal tersebut diungkapkan dalam National Meeting dan Workshop Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) PBNU di Hotel Santika, Jakarta, Sabtu.
Dikatakannya dalam pemanfaatan dana zakat tersebut, harus melibatkan fihak lain seperti Perguruan Tinggi, Departemen Kehutanan dan Pemda. “Perguruan Tinggi diharapkan bisa memberikan bantuan teknis dan Dephut untuk penyediaan lahannya,” tandasnya.
Saat ini landasan hukum untuk pengelolaan zakat dan wakaf sudah tersedia berdasarkan UU Zakat No. 38/1999 dan UU Wakaf No 41/2004. “Dalam hal ini lembaga zakat, termasuk Lazis NU bisa dilibatkan dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat yang dari para pengusaha tersebut,” tuturnya.
Dijelaskannya bahwa dari data yang dimiliki Depag, proporsi wakaf terbesar saat ini adalah untuk kuburan, baru untuk masjid dan musholla. Untuk ke depan, ia mengajurkan masyarakat melakukan wakaf untuk kegiatan produktif, termasuk wakaf tunai yang dananya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat. (mkf)
Terpopuler
1
MA Batalkan Putusan PTUN Jakarta Terkait Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran
2
Puisi Gibran untuk Jokowi: Anakmu Bukan Milikmu
3
Khutbah Jumat Hari Ayah: Keutamaan Mencari Nafkah bagi Keluarga
4
Wapres Gibran Mengundurkan Diri, Sampaikan Surat Resmi ke MPR dan DPR Kamis Besok
5
Gibran Mengaku Diminta Prabowo Ajukan PK, Yusril Tegaskan Putusan MA Final
6
Prabowo Ungkap Alasan Gibran Mundur: Syarat Konstitusional Dinilai Belum Terpenuhi
Terkini
Lihat Semua
