Jakarta, NU Online
Staff Ahli Menteri Agama Muji Tulus berpendapat bahwa para pengusaha yang memperoleh manfaat dari hasil hutan berkewajiban untuk membayar zakat guna kesejahteraan masyarakat disekitaranya.
Hal tersebut diungkapkan dalam National Meeting dan Workshop Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) PBNU di Hotel Santika, Jakarta, Sabtu.
<>Dikatakannya dalam pemanfaatan dana zakat tersebut, harus melibatkan fihak lain seperti Perguruan Tinggi, Departemen Kehutanan dan Pemda. “Perguruan Tinggi diharapkan bisa memberikan bantuan teknis dan Dephut untuk penyediaan lahannya,” tandasnya.
Saat ini landasan hukum untuk pengelolaan zakat dan wakaf sudah tersedia berdasarkan UU Zakat No. 38/1999 dan UU Wakaf No 41/2004. “Dalam hal ini lembaga zakat, termasuk Lazis NU bisa dilibatkan dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat yang dari para pengusaha tersebut,” tuturnya.
Dijelaskannya bahwa dari data yang dimiliki Depag, proporsi wakaf terbesar saat ini adalah untuk kuburan, baru untuk masjid dan musholla. Untuk ke depan, ia mengajurkan masyarakat melakukan wakaf untuk kegiatan produktif, termasuk wakaf tunai yang dananya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat. (mkf)
Terpopuler
1
Khutbah Idul Adha 2026: Menguatkan Solidaritas Melalui Semangat Berbagi
2
Syuriyah PBNU Harapkan Muktamar Ke-35 Digelar di Pesantren dengan Dua Kriteria
3
Khutbah Idul Adha 2026: Gotong Royong dalam Pengelolaan Kurban
4
Rapat Pleno PBNU: Munas dan Konbes Digelar 20-21 Juni 2026, Lokasi Diputuskan Menyusul
5
Khutbah Jumat: Menumbuhkan Empati dan Solidaritas Sosial Melalui Kurban
6
Khutbah Idul Adha 1447 H: Kurban dan Indahnya Berbagi untuk Sesama
Terkini
Lihat Semua
