Penyerangan Ahmadiyah Bukti Negara Belum Serius Selesaikan Konflik Agama

Jakarta, NU Online
Negara belum serius dalam menyelesaikan berbagai konflik yang bernuansa agama di negeri ini. Kasus penyerangan oleh sejumlah massa terhadap jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada 18 Desember lalu, merupakan bukti atas hal itu.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda (GP) Ansor, A. Malik Haramain, dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (27/12).<>

GP Ansor, katanya, mengecam keras tindakan brutal yang merusak sebanyak 14 rumah dan satu musala Al-Hidayah milik jemaah Ahmadiyah itu. “Tidak bisa dibenarkan, dengan alasan apapun, oleh kelompok mana pun,” tegasnya.

Dalam acara yang dihadiri Ketua Umum PP GP Ansor, Saifullah Yusuf, itu, ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2007, masih banyak terjadi kasus kekerasan yang berlatar belakang agama maupun konflik antar-aliran.

Hal itu, tambahnya, jelas merupakan bagian dari sejumlah masalah yang dihadapi bangsa Indonesia yang belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Karenanya, ia mendesak kepada pemerintah agar lebih tegas menegakkan hukum terutama yang berkaitan dengan masalah agama.

Ketua Komisi Hubungan Antar-agama Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Rm Benny Susetyo, yang juga hadir pada diskusi itu menyampaikan pandangan senada. Menurut dia, maraknya kasus kekerasan atas nama agama merupakan akibat dari pemimpin bangsa yang terlalu tunduk pada sejumlah elit agama tertentu.

“Laporan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), kita (Indonesia) menempati rangking teratas dalam hal pelanggaran HAM yang bernuansa agama,” katanya.

Hal itu terjadi, ujarnya, karena negara, dalam hal ini pemerintah, terkesan selalu membiarkan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan. Ia juga meminta kepada pemerintah agar di tahun mendatang lebih tegas dalam menegakkan hukum dan kasus serupa tidak terulang lagi.

Tiga masalah belum tertangani

Selain hubungan antar dan intra agama, GP Ansor mencatat ada tiga masalah di negeri ini yang belum tertangani dengan baik. Di antaranya, perkembangan ekonomi yang tidak seimbang.

“Secara makro, cadangan devisa kita kuat. Tapi, secara mikro, ada masalah. Ekonomi mikro kita masih terpuruk, perkembangannya tidak signifikan. Dan, masih tingginya angka kemiskinan,” ungkap Malik.

Dalam upaya penegakan hukum, menurutnya, GP Ansor menilai, masih ada tebang pilih pemberantasan korupsi. Hal itu jelas bukan pertanda baik bagi upaya perbaikan di negeri ini.

Hal lain, Ansor mendesak kepada pemerintah agar selekasnya mengambil langkah strategis bagi penyelamatan alam, terutama kondisi hutan yang semakin mengkhawatirkan. (rif)