Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Ketua Umum Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengancam akan menggerakkan kekuatan pondok pesantren se-Indonesia untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu akan dilakukan jika perjuangan parlemen tak membuahkan hasil.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal PKB kubu Gus Dur, Zanubah Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid usai pembacaan pernyataan sikap kenaikan harga BBM di Kantor DPP PKB, Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Sabtu (24/5) kemarin. "Salah satunya tentu dengan class action (protes lewat gerakan massa),” katanya.<>
Menurut Yenny, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, jelas menyengsarakan rakyat. Ia menuding pemerintah telah melakukan pembohongan pada masyarakat. Sebab, pemerintah mengatakan harga BBM tidak bisa ditahan lagi sehingga harus terus dinaikkan.
Kebijakan menaikkan harga BBM, katanya, berbeda dengan penilaian para ekonom yang memberikan pandangan, pemerintah masih memiliki kelebihan uang Rp 35 triliun. Pandangan para ekonom dan pengamat tersebut disampaikan saat mereka diundang untuk berdiskusi oleh DPP PKB.
"Itu itungan Pak Kwik Kian Gie (mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas). Kenapa informasi ini disembunyikan kepada publik. Dikatakan pemerintah bahwa menaikkan BBM untuk menyelamatkan APBN, ini keliru. Menyelamatkan APBN tapi megorbankan ekonomi secara keseluruhan," tutur Yenny.
Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP PKB kubu Gus Dur, Ali Masykur Musa, mengatakan, pihaknya, melalui Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI akan mengajukan pengajukan hak angket. FKB juga akan melobi fraksi lain agar ikut bergabung.
Hak angket itu, katanya, dipilih FKB DPR RI karena mempunyai pengaruh strategis dan sistematis. "Kalau interpelasi itu seringkali mandul dan posisi kita lemah. Posisi interpelasi juga menunggu dan kita cukup dijelaskan oleh pemerintah," jelas Ali.
Ali menuturkan, jika mengajukan hak angket fraksi-fraksi di DPR bisa membuktikan keputusan yang diambil pemerintah salah. "Kalau hak angket kita aktif dan kita akan membuktikan terhadap apa yang diputuskan pemerintah itu salah karena ada alternatif-alternatif," tandasnya.
PKB mencatat kenaikan harga BBM akan menambah 16,92 persen pengangguran, 8,5 persen kemiskinan sehingga menjadi 19,1 persen, menurunkan PDB 4,11 persen. Sebaliknya indeks harga konsumen akan naik 26,94 persen dan inflasi mencapai 11,1 persen. (rif)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Ketua Umum Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengancam akan menggerakkan kekuatan pondok pesantren se-Indonesia untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu akan dilakukan jika perjuangan parlemen tak membuahkan hasil.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal PKB kubu Gus Dur, Zanubah Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid usai pembacaan pernyataan sikap kenaikan harga BBM di Kantor DPP PKB, Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Sabtu (24/5) kemarin. "Salah satunya tentu dengan class action (protes lewat gerakan massa),” katanya.<>
Menurut Yenny, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, jelas menyengsarakan rakyat. Ia menuding pemerintah telah melakukan pembohongan pada masyarakat. Sebab, pemerintah mengatakan harga BBM tidak bisa ditahan lagi sehingga harus terus dinaikkan.
Kebijakan menaikkan harga BBM, katanya, berbeda dengan penilaian para ekonom yang memberikan pandangan, pemerintah masih memiliki kelebihan uang Rp 35 triliun. Pandangan para ekonom dan pengamat tersebut disampaikan saat mereka diundang untuk berdiskusi oleh DPP PKB.
"Itu itungan Pak Kwik Kian Gie (mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas). Kenapa informasi ini disembunyikan kepada publik. Dikatakan pemerintah bahwa menaikkan BBM untuk menyelamatkan APBN, ini keliru. Menyelamatkan APBN tapi megorbankan ekonomi secara keseluruhan," tutur Yenny.
Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP PKB kubu Gus Dur, Ali Masykur Musa, mengatakan, pihaknya, melalui Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI akan mengajukan pengajukan hak angket. FKB juga akan melobi fraksi lain agar ikut bergabung.
Hak angket itu, katanya, dipilih FKB DPR RI karena mempunyai pengaruh strategis dan sistematis. "Kalau interpelasi itu seringkali mandul dan posisi kita lemah. Posisi interpelasi juga menunggu dan kita cukup dijelaskan oleh pemerintah," jelas Ali.
Ali menuturkan, jika mengajukan hak angket fraksi-fraksi di DPR bisa membuktikan keputusan yang diambil pemerintah salah. "Kalau hak angket kita aktif dan kita akan membuktikan terhadap apa yang diputuskan pemerintah itu salah karena ada alternatif-alternatif," tandasnya.
PKB mencatat kenaikan harga BBM akan menambah 16,92 persen pengangguran, 8,5 persen kemiskinan sehingga menjadi 19,1 persen, menurunkan PDB 4,11 persen. Sebaliknya indeks harga konsumen akan naik 26,94 persen dan inflasi mencapai 11,1 persen. (rif)
Terpopuler
1
Ketua PBNU Gus Ulil Resmikan Kampung Bakti NU Kalimanggis di Jatisampurna Bekasi
2
Resmi Dimulai, PBNU Luncurkan Digdaya Persuratan untuk Tingkat PCNU
3
Pola Pengasuhan ala Gus Dur-Nyai Sinta: Suami Istri Saling Menghargai, Orang Tua Hindari Memerintah Anak
4
Tadarus Al-Qur'an dan Sedekah, Amalan Orang Saleh di Bulan Syaban
5
Bagaimana Cara Membangun Keluarga Maslahat? Ini Fondasi, Pilar, dan Atapnya
6
Keluarga Maslahat ala KH Bisri Syansuri (2): Merintis Pesantren Putri Pertama di Indonesia Bersama Istri
Terkini
Lihat Semua
