PKB: Oknum Polri-KPK Penerima Suap Harus Dipecat
NU Online · Ahad, 8 November 2009 | 22:16 WIB
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta para penegak hukum tetap mentaati aturan hukum yang berlaku. Oknum penegak hukum yang melanggar harus dicopot dari jabatannya.
”Baik Polri, KPK dan Kejaksaan Agung harus taat asas dan taat hukum. Prosedur hukum harus dilalui dengan baik. Jika polisi melanggar hukum harus dipecat. Itu sama halnya dengan KPK, jika terbukti menerima suap ya harus dipecat," katanya di Surabaya, Ahad (18/11) terkait perseteruan antara KPK dan Polri.<>
Ditambahkannya, semua pimpinan partai politik peserta koalisi pemerintah, termasuk PKB, tidak ingin hukum diinjak-injak di Indonesia. Praktik makelar kasus dalam hukum harus dihapus, katanya.
"Saya serahkan kepada kader PKB yang ada di Komisi III DPR RI untuk mencari titik temu kasus tersebut," tuturnya.
Mengenai usulan hak angket dari kalangan kalangan ”oposisi” yakni F-PDIP, F-Partai Golkar dan F-Partai Gerindra di DPR RI atas kasus talangan dana Rp 6,7 triliun dari pemerintah terhadap Bank Century, DPP PKB mengaku masih mempelajari kasus tersebut.
"PKB sedang mempelajari kasus itu, saya tunggu laporan kader PKB di DPR RI, baru menentukan sikap," kata Muhaimin. (sam)
Terpopuler
1
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
2
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
3
Komnas HAM Dalami Dugaan Represi Aparat di UGM, Periksa Rekaman CCTV
4
Prabowo Didorong Pilih Wapres yang Dapat Berkontribusi Menyelesaikan Problem Ekonomi Rakyat
5
Dalam Kondisi Mabuk, Tentara Diduga Aniaya Santri Nurul Bayan Cimerak, PCNU Pangandaran Desak Sanksi Tegas
6
Pemerintah Janji Tanggung Biaya Pendidikan Anak 15 Relawan dan Petugas Karhutla yang Gugur
Terkini
Lihat Semua