PKNU: Pemerintah Gagal Kawal Reformasi

Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menilai pemerintah telah gagal mengawal orde reformasi terkait dengan buruknya pelaksanaan Pemilu 2009. Demikian dinyatakan Ketua Umum PKNU Choirul Anam di Jakarta, Ahad (10/5).

Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2009 justru diwarnai pencederaan demokrasi dan reformasi yang sangat serius karena bersifat massif dan sistemik. Misalnya, soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang `amburadul` dan seolah menjadi barang rahasia Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak dapat diakses publik.<>

"Mestinya reformasi itu memperbaiki yang rusak agar menjadi lebih baik, tetapi faktanya pelaksanaan Pemilu 2009 jauh lebih buruk dibanding sebelumnya," kata, Cak Anam –panggilan akrab mantan politisi PKB ini.

Selain itu, kata Cak Anam, praktik politik uang terjadi begitu meluas dan kasat mata, di sisi lain institusi KPU seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibiarkan memanipulasi data dan melakukan jual beli suara.

“Ada sekitar 4 juta suara dalam rekap KPU yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sekitar 75 juta pemilih yang tidak memilih, dan sekitar 18 juta suara parpol yang tidak lolos parliamentary threshold (PT) yang dihanguskan,” tandasnya.

Dari sinilah Cak Anam kemudian menyatakan kesimpulan partainya, bahwa pemilu yang baru saja berlalu adalah sebuah insiden pencederaan demokrasi dan reformasi.

Namun, lebih jauh Cak Anam menolak jika kenyataan ini merupakan penghangusan dan pemberangusan aspirasi politik umat Islam.

"Ada lebih dari 4 juta suara umat Islam di PKNU, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang tidak dihargai," katanya.

Oleh karena itu, kata Anam, pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta itu ke seluruh umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negara ini. (ant)