PKS Tak Mau Disebut Anti-Maulid

Depok, NU Online
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terima disebut anti peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Di Depok, Jawa Barat, PKS akan melaporkan penyebar selebaran yang mengatasnamakan DPP PKS tentang larangan melaksanakan Maulid dan tahlil.

"Senin atau Selasa depan saya akan melaporkan ke Polres Depok. Ini sudah merupakan 'kampanye hitam'," kata kader PKS yang juga yang juga anggota DPRD Kota Depok, Muttaqin, di Depok, Jumat (27/3).<>

Seperti dilansir Inilah.com, selebaran itu menyebut bahwa DPP PKS melarang kebiasaan yang dinilai berbau syirik, seperti merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan tahlilan bagi orang yang sudah meninggal.

Menurut Muttaqin, selebaran tersebut beredar di Depok, khususnya di Kecamatan Limo pada sekitar sebulan terakhir. Dalam selebaran tersebut DPP PKS seolah-olah memerintahkan kepada seluruh kadernya agar tidak melakukan kegiatan perayaan keagamaan.

Muttaqien menegaskan bahwa PKS bukanlah partai yang anti untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ataupun tahlilan bagi orang yang sudah meninggal. "Waktu perayaan Maulid saya hadir, dan DPD PKS Kota Depok juga merayakan Maulid," katanya.

Lebih lanjut Muttaqin mengatakan, sebenarnya dirinya sudah bertemu dengan orang yang menyebar brosur tersebut, tapi masih kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut karena tidak ada saksi yang melihat.

Dikatakannya ada seseorang yang mengaku menyebar selebaran tersebut, namun ketika ditanya dari mana ia mendapat selebaran tersebut, ia hanya menjawab bahwa selebaran tersebut dapat dari jalan.

Ketua DPC PKS Limo, Wahyudin Halilintar mengatakan pada selebaran terdapat kejanggalan-kejanggalan seperti nama gelar dan kop surat yang salah.

Dalam selebaran tersebut tertulis Dewan Pengurus Pusat (DPP). Padahal DPP itu seharusnya singkatan Dewan Pimpinan Pusat. Selain itu, di bagian tanda tangan tertulis Ketua DPP PKS Tifatul Sembiring S Ag padahal Tifatul Sembiring bergelar insinyur.

Menurut Wahyudin, kesalahan-kesalahan yang sifatnya teknis tersebut sudah menunjukkan bahwa selebaran yang seolah-olah berasal dari DPP PKS tersebut adalah palsu. (sam)