Jakarta, NU Online
Partai Persatuan Pembangunan menjamin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan terbawa arus penyelidikan skandal Bank Century. Alasannya, partai kabah ini tidak menemukan bukti yang mengindikasikan SBY terlibat dalam kasus yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun itu.
"Payung besar koalisi itu SBY. Dan payungnya itu clear," kata Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/2).<>
Romi, sapaan akrabnya, mengemukakan tiga alasan yang 'mengamankan' SBY tersebut, yakni pada saat kebijakan bailout diambil Presiden sedang berada di luar negeri.
"13 sampai 26 November (2008) SBY sedang di luar negeri, sedangkan bailout diambil 21 November," jelas Romi.
Tidak hanya itu, sebelum lawatannya ke luar negeri, Presiden SBY juga telah menerbitkan Kepperes 28/2008 yang menetapkan Wapres Jusuf Kalla saat itu sebagai pelaksana tugas kepala pemerintahan sementara.
"Perpu 4/2008 tentang JPSK juga memberikan otoritas kepada KSSK untuk mengambil kebijakan saat negara mengalami krisis," terangnya.
Pengamat tata negara, Irman Putra Sidin, menjelaskan, Presiden bertanggung jawab secara konstitusional atas kebijakan bailout tersebut. Alasannya, menteri keuangan/ketua kssk sebagai pengambil kebijakan bailout berada di bawah (pembantu) presiden.
"Kalau menterinya bagus dan diapresiasi, presiden yang diapresiasi. Kalau menterinya didepresiasi, presidennya juga didepresiasi," jelas Irman. (min)
Partai Persatuan Pembangunan menjamin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan terbawa arus penyelidikan skandal Bank Century. Alasannya, partai kabah ini tidak menemukan bukti yang mengindikasikan SBY terlibat dalam kasus yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun itu.
"Payung besar koalisi itu SBY. Dan payungnya itu clear," kata Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/2).<>
Romi, sapaan akrabnya, mengemukakan tiga alasan yang 'mengamankan' SBY tersebut, yakni pada saat kebijakan bailout diambil Presiden sedang berada di luar negeri.
"13 sampai 26 November (2008) SBY sedang di luar negeri, sedangkan bailout diambil 21 November," jelas Romi.
Tidak hanya itu, sebelum lawatannya ke luar negeri, Presiden SBY juga telah menerbitkan Kepperes 28/2008 yang menetapkan Wapres Jusuf Kalla saat itu sebagai pelaksana tugas kepala pemerintahan sementara.
"Perpu 4/2008 tentang JPSK juga memberikan otoritas kepada KSSK untuk mengambil kebijakan saat negara mengalami krisis," terangnya.
Pengamat tata negara, Irman Putra Sidin, menjelaskan, Presiden bertanggung jawab secara konstitusional atas kebijakan bailout tersebut. Alasannya, menteri keuangan/ketua kssk sebagai pengambil kebijakan bailout berada di bawah (pembantu) presiden.
"Kalau menterinya bagus dan diapresiasi, presiden yang diapresiasi. Kalau menterinya didepresiasi, presidennya juga didepresiasi," jelas Irman. (min)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Sambangi PBNU, 23 PWNU Sampaikan Harapan Soal Muktamar ke-35 NU
2
Khutbah Jumat: Memulai Kebaikan dari Diri Sendiri
3
Khutbah Jumat: Allah Tidak Membebani Hamba di Luar Batas Kemampuannya
4
Innalillahi, Pengurus Muslimat NU Kemayoran Wafat dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi
5
Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara, KRL Hanya Beroperasi hingga Stasiun Bekasi
6
Sempat Hilang, Karyawan Kompas TV Aini Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Terkini
Lihat Semua
