Relasi NU-Politik Masih Dilematis

Brebes, NU Online
Pola hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan dunia politik memang masih dilematis. Ada jejak sejarah panjang yang perlu ditapaki sebelum membaca dan memutuskan masalah ini. Hal ini disampaikan Ketua PWNU Jateng, H Muhammad Adnan kepada NU Online di sela-sela Kongres IPNU-IPPNU.

”Hubungan NU dengan dunia politik memang tidak sederhana. Saya menilai istilah politisasi NU itu kurang tepat,” ugkap Adnan pada Rabu (24/6) kemarin di kompleks Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, Benda, Sirampog, Brebes.<>

Ia mengungkapkan, sebagai pengurus NU memang seringkali kerepotan ketika mendengar pengaduan dari warga nahdliyyin di pengajian, forum resmi maupun lewat telepon.

”Sebagai pengurus, saya sangat sering dimintai keterangan oleh warga NU yang ada di daerah, terkait pilihan politik. Ketika musim pemilihan, entah itu pilkada, maupun pemilihan legislatif, banyak warga nahdliyyin yang meminta petunjuk,” terangnya.

Adnan mengungkapkan, ia setuju dengan pendapat Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, tentang strategi politik NU saat ini. ”Saya setuju dengan Pak Hasyim, yang menyatakan tentang sikap politik independen, namun aktif,” tegasnya. Menurut Adnan, sikap independen ini penting sebagai oase demokrasi di tengah kompetisi politik. Namun, sebagai organisasi yang memiliki jutaan warga, NU sebaiknya tidak pasif, dengan memberi arahan.

”Dalam gerakan politik, NU seharusnya memang independen. Namun, independen yang aktif, jadi tidak hanya tinggal diam saja. Jadi, kalau ada warga NU yang minta, ya diarahkan,” katanya.

Akan tetapi, lebih lanjut Adnan mengungkapkan keprihatinannya tentang rumitnya hubungan NU dengan dunia politik. Sebagai organisasi yang memiliki anggota melimpah, NU memang memiliki daya tawar, terlebih ketika musim kampanye dan pemilihan umum.

”Sebenarnya, relasi NU dengan politik itu dilematis, terkadang serba salah. Namun, saya kira pengurus NU tidak tinggal diam dalam memaknai khittah dan gerakan politik,” terang Adnan.

Pada momentum pilpres 2009 ini, Adnan menyarankan kepada warga NU agar menyalurkan aspirasi dengan memilih tokoh yang sesuai dengan kultur dan punya kedekatan dengan jama’ah serta jam’iyyah nahdliyin (warga NU).

Sebelumnya, Ketua Majelis Pengasuh Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang KH Abdus Salam Shohib menyatakan, keterlibatan para pengurus NU dalam aksi dukung-mendukung capres adalah tidak bijak dan mengingkari keragaman aspirasi warga NU.

“Tidak bijaksana bagi pengurus di struktur NU untuk dukung-mendukung dan sekaligus mengingkari fakta aspirasi politik yang beragam dari warga NU,” kata cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri itu kepada NU Online di Jombang, Senin (22/06) lalu.

Menurutnya, dukung-mendukung itu, walaupun tidak melibatkan institusi NU dinilai dapat meruntuhkan wibawa dan kepercayaan warga kepada Pengurus NU.
 
”Itu (dukung-mendukung) dapat meruntuhkan wibawa dan kepercayaan warga NU pada  pengurus dan kita tidak bisa berlindung dengan mengatakan bahwa kita atas nama pribadi, bukan institusi NU, karena keduanya tidak bisa dibedakan,” katanya (ziz/yus).