Rencana Pembentukan Dewan Kesenian Indonesia Terus Digugat

Jakarta, NU Online
Rencana kontroversial pembentukan Dewan Kesenian Indonesia (DKI) mendapatkan kritikan bertubi-tubi dari sejumlah seniman dan budayawan. Selain tidak mewakili aspirasi seluruh seniman Indonesia yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan, DKI dikhawatirkan menjadi alat politik bagi pemrintah dan para ”seniman gadungan.”

Hari ini beberapa seniman akan menggelar pertemuan dengan para seniman dan budayawan tua di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Antara lain yang diundang adalan Goenawan Muhammad dan Sutarji Kalsun Bahri.

Seniman dan Sekretaris Jenderal Lesbumi M. Dinaldo yang terlibat dalam pertemuan itu menjelaskan, upaya-upaya penolakan rencana pembentukan DKI itu akan terus dilakukan. Rencananya tanggal 25 September nanti para seniman akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Fraksi DPR RI terkait untuk mengajukan tutuntutan yang sama.

Ide pembentukan DKI, kata Dinal, sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980 namun baru akan terwujud sekarang ini. Secara ambisius DKI direncanakan akan dijadikan mitra pemerintah di dalam mengembangkan kebudayaan dan kesenian nasional dan hanya memiliki sifat koordinatif alias tidak struktural dengan mewadahi dewan kesenian di daerah. Namun, menurut Dinal, DKI hanya akan dijadikan alat politik pemerintah dan beberapa orang seniman.

“Kita menolak karena sekarang semangatnya sudah otonomi daerah. Seni dan semua dewan kesenian itu otonom. DKI itu sentralisasi dan sentralisasi adalah korupsi dan uang,” kata Dinal.

Ide pembentukan DKI digulirkan dalam Kongres Dewan Kesenian di Papua beberapa waktu lalu. Menurut Dinal, DKI hanya dirancang oleh beberapa orang saja, tidak mewakili seluruh seniman di Indonesia. “Secara formal memang betul tapi formalitas kan bias dipolitiki,” katanya.

Sebagaimana para seniman yang menolak DKI lainnya, Dinal juga beranggapan rencana pembentukan DKI itu terutama adalah akal-akalan Ketua Dewan Kesenia Jakarta (DKJ) yang juga Ketua Panitia Pengarah DKI Ratna Sarumpaet. ”Dia kan sudah mau lengser Maret depan. Kabarnya dia juga ingin menjadi menteri,” katanya. Dinal bahkan menyebut adanya ”Blora Centre” milik Presiden SBY yang berada di balik rencana pembentukan DKI itu.

Sementara itu untuk membahas berbagai persoalan di seputar dunia kesenian Indonesia, Departemen Budaya dan Pariwisata (Debudpar) akan menyelenggarakan Kongres Kesenian Indonesia (KKI) II. Kongres yang akan diadakan 26-30 September mendatang itu diharapkan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang kelak akan lebih menumbuhkembangkan iklim berkesenian di Tanah Air.

Rencanannya kongres akan mengangkat lima pokok bahasan, yakni, seni dan industri dalam perspektif lokal, nasional dan internasional; kajian dan pendidikan seni; fungsi kesenian di masyarakat; hukum, profesionalisme seni dan pengelolaan kesenian; serta dinamika dan kreativitas seni.

Para seniman dan budayawan Anti Dewan Kesenian Jakarta sedang mengejar target penggalangan kekuatan sebelum pelaksanaan KKI II. (anm)