Jakarta, NU Online
Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) perlu dilakukan penyempurnaan mengingat tidak memuat aturan-aturan tidak fokus, menghilangkan faktor kesejarahan sumbangsih masyarakat, ‘pengebiran’ terhadap partisipasi masyarakat, dan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Rabitah Ma’ahid Islamiyah (RMI) KH Mahmud Ali Zain, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (30/5) kemarin.
"PP RMI sudah menelaah pasal demi pasal, di samping tumpang tindih, inefisiensi, juga secara implisit mengurangi tanggung jawab negara terhadap pendidikan warga negara,” tegas Kiai Mahmud, begitu panggilan akrabnya.
Sementara, Sulthan Fatoni, Wakil Sekretaris PP RMI yang juga hadir dalam kesempatan tersebut, dalam penjelasan tambahannya menegaskan bahwa terdapat beberapa pasal krusial yang yang perlu diperbaiki, di antaranya Pasal 10, dan Pasal 2. "Pasal 2 ayat dua berpotensi penghilangan tanggung jawab negara terhadap pembiayaan pendidikan warga negara di tingkat dasar dan menengah," terangnya.
Sedangkan Pasal 10, kata Sulthan, berpotensi terjadi penggeseran pengelolaan madrasah formal dari Departemen Agama ke Departemen Pendidikan Nasional.
"Saya serahkan masukan PP RMI agar menjadi bahan penyempurnaan RUU BHP," tambah Kiai Mahmud. (rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Beribadah Bukan Transaksi, Meluruskan Hubungan antara Hamba dengan Tuhan
2
Khutbah Jumat: Spirit Sumpah Pemuda, Jangan Bungkam Suara Anak Muda yang Peduli Bangsa
3
Khutbah Jumat: Pentingnya Menolong Tetangga di Tengah Kesulitan Ekonomi
4
Khutbah Jumat: 3 Alasan Pemerintah Wajib Mendengarkan Aspirasi Rakyat
5
NU Online Raih AMSI Awards 2026 Kategori Inovasi Strategi dan Engagement Terbaik
6
PBNU Terima Kunjungan BTN dan BSN, Bahas Akses KPR Subsidi bagi Warga NU
Terkini
Lihat Semua
