Terlalu Berisiko, PPP Tak Setuju Pemilu Ditunda

Jakarta, NU Online
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan tidak setuju pelaksanaan pemilu ditunda karena akan berisiko besar. Menurut dia, jika pemilu ditunda maka akan terjadi kekosongan jabatan di semua tingkatan.

"Kalau pemilu ditunda, anggota parlemen di semua tingkatan, presiden dan wakil presiden bakal telat dilantik. Kalau telat dilantik akan ada kekosongan kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif," kata Suryadharma di Jakarta, Selasa (24/3).<>

Dia menambahkan, kalau presiden dan wakil presiden telat dilantik dalam rentang waktu jabatan masih berlaku, maka posisinya bisa diganti oleh triumvirat yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, atau Menteri Pertahanan. Tapi kalau masa jabatan habis, triumvirat juga tidak berfungsi. "Kalau seperti itu, nantinya akan terjadi krisis ketatanegaraan yang serius," tandasnya.

Menteri Negara Koperasi dan UKM ini menambahkan,  jika memang KPU tidak sanggup melaksanakan pemilu pada 9 April 2009, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Namun, kalaupun ditunda jangan sampai melampaui batas masa jabatan presiden dan wakil presiden agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan.

"Pada Forum PPP Mendengar yang bertajuk "Pemilu Molor, Indonesia Tekor" awal Januari lalu, kami telah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum mengenai masalah ini," terangnya seperti dilansir okezone.com.

Jika penyebab munculnya desakan penundaan pemilu adalah kesimpangsiuran jumlah daftar pemilih tetap (DPT), Suryadharma meminta KPU bertindak cepat. Menurut dia, KPU harus memastikan bahwa DPT yang digunakan valid. Sebab, kalau dugaan penggelembungan DPT itu benar terjadi, justru akan mencederai demokrasi.

"Pelaksanaan pemilu harus berlangsung jujur, adil, aman, dan bermartabat. Jangan sampai ada kecurangan karena reputasi Indonesia dipertaruhkan," ujarnya. (dar)