UE Dukung Pelaksanaan Kesepakatan Damai di Aceh

Jakarta, NU Online
Uni Eropa (UE) menyatakan dukungan terhadap dimulainya secara resmi pelaksanaan kesepakatan damai di Aceh berdasar Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Dalam siaran Pers Kedutaan Besar Inggris yang kirim ke sejumlah media  di Jakarta, Jumat, menyebutkan, penyelesaian konflik internal di Aceh secara damai sangat menguntungkan Indonesia dan masyarakat Aceh, selain memberikan contoh yang positif secara regional dan internasional.

Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Straw, yang berbicara atas nama Kepresidenen Uni Eropa menyatakan, menyambut baik pelaksanaan kesepakatan itu dan mendukung pembentukan Aceh Monitoring Mission (AMM) yang berasal dari Uni Eropa dan lima anggota ASEAN (Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).

"Sebagai pemegang Kepresidenan Uni Eropa 2005, saya menyambut hangat dimulainya secara resmi pelaksanaan MoU Pemerintah Indonesia dan GAM," demikian Jack Straw.

Penyelesaian damai itu akan sangat membantu rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh paska tsunami dahsyat yang terjadi akhir 2004 lalu.

Uni Eropa mendukung proses damai itu dan akan melakukannya dengan menghormati integritas teritorial Indonesia. Uni Eropa telah memberikan respon atas undangan dari Pemerintah Indonesia untuk serta dalam AMM yang secara resmi akan memulai pemantauannya pada 15 September 2005.

Uni Eropa akan bekerja sama secara erat dengan negara-negara ASEAN anggota AMM dan negara mitra pendukung lainnya. Uni Eropa juga menyatakan siap mendukung proses damai itu secara finansial dan melalui penyediaan bantuan teknis.

Peluncuran misi itu menandai arah baru kebijakan keamanan dan pertahanan Eropa. Keanggotaan Uni Eropa di AMM merupakan misi pertama di Asia, dan kesempatan pertama melakukan pemantauan terhadap proses perdamaian.

Menurut Jack, dengan memiliki instrumen-instrumen keamanan yang beragam, Uni Eropa mempunyai posisi yang unik untuk memberikan sumbangan bagi resolusi konflik internasional serta manajemen krisis.

Sebagai tanggapan atas undangan Pemerintah Indonesia, maka Uni Eropa menyediakan pemantau untuk proses perdamaian. Pemantau dari Norwegia dan Swiss akan turut serta dalam AMM yang bertujuan mendukung pelaksanaan perjanjian damai itu.

AMM merupakan misi sipil yang terdiri dari sekitar 240 petugas tidak bersenjata. Tugas mereka termasuk memantau demobilisasi dan pengumpulan dan pemusnahan senjata GAM dan memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.(ant/Die)