UU Pornografi yang baru disahkan dalam sidang paripurna DPR diharapkan dapat lebih melengkapi peraturan perundangan yang sudah ada, demikian Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni di Jakarta, Kamis.
"Peraturan dan perundangan yang ada belum mengatur secara komprehensif dan sistematis pemberantasan pornografi," tegasnya.<>
Untuk itu Maftuh mengharapkan, UU yang baru ini dapat membantu pencegahan perkembangan, pendistribusian dan penggunaan pornografi.
"UU Pornografi sangat penting dan ditunggu masyarakat," tambah Maftuh.
Peredaran pornografi di masyarakat dinilai Maftuh sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
"Pornografi yang beredar di masyarakat telah memberikan pengaruh yang negatif khususnya terhadap anak-anak," ujarnya.
Pengaruh negatif peredaran pornografi ini dapat dilihat dari prilaku seks bebas yang mulai berkembang luas di masyarakat dan kejahatan seksual yang akhir-akhir ini kerap terjadi.
"Semangat yang muncul dalam pembahasan ini menunjukan kepedulian dan perhatian para wakil bangsa dan masyarakat," kata Maftuh mengakhiri. (ant)
Terpopuler
1
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
2
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
3
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
4
Komnas HAM Dalami Dugaan Represi Aparat di UGM, Periksa Rekaman CCTV
5
Prabowo Didorong Pilih Wapres yang Dapat Berkontribusi Menyelesaikan Problem Ekonomi Rakyat
6
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
Terkini
Lihat Semua