Cirebon, NU Online
Sekira 2 ribu warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Keluarga Besar NU Cirebon, Jawa Barat, berunjuk rasa di Kantor DPRD setempat, Kamis (5/6). Dalam aksinya, massa mendesak DPRD menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan keberadaan organisasi Front Pembela Islam (FPI) di Cirebon.
KBNU yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat di Cirebon itu menilai, FPI merupakan kelompok Islam yang selalu menebarkan kekerasan. Salah satu buktinya adalah insiden penyerangan FPI terhadap para aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Jakarta, 1 Juni lalu.<>
”Paling anarkis adalah FPI. Organisasi ini terbukti melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan, dan kelompok minoritas,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Abbas Fuad Hasyim, yang juga turut dalam aksi itu. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online, Ali Mursyid.
Ia meminta aparat bertindak tegas dengan membubarkan FPI karena aksi kekerasan yang dilakukan selama ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Apalagi, katanya, dalam insiden Monas yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka itu, terdapat kiai, intelektual dan aktivis NU yang menjadi korbannya.
Selain menuntut pembubaran FPI, pengunjuk rasa juga meminta aparat secepatnya mengadili pemimpin FPI dan pengikutnya yang menjadi pelaku insiden Monas itu. Mereka menyatakan menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama.
Aksi damai yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga dan berakhir 12.00 WIB itu, sebelumnya dilakukan di Mapolres Kabupaten Cirebon. Massa menuntut pihak kepolisian menyepakati pembubaran FPI.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aksi itu, di antaranya, Keluarga Mahasiswa NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Keluarga Alumni PMII, Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Putri dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Cirebon.
Tampak pula, Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Komunitas Seniman Santri serta berbagai kalangan muda pesantren Cirebon. (rif)
Sekira 2 ribu warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Keluarga Besar NU Cirebon, Jawa Barat, berunjuk rasa di Kantor DPRD setempat, Kamis (5/6). Dalam aksinya, massa mendesak DPRD menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan keberadaan organisasi Front Pembela Islam (FPI) di Cirebon.
KBNU yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat di Cirebon itu menilai, FPI merupakan kelompok Islam yang selalu menebarkan kekerasan. Salah satu buktinya adalah insiden penyerangan FPI terhadap para aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Jakarta, 1 Juni lalu.<>
”Paling anarkis adalah FPI. Organisasi ini terbukti melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan, dan kelompok minoritas,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Abbas Fuad Hasyim, yang juga turut dalam aksi itu. Demikian dilaporkan Kontributor NU Online, Ali Mursyid.
Ia meminta aparat bertindak tegas dengan membubarkan FPI karena aksi kekerasan yang dilakukan selama ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Apalagi, katanya, dalam insiden Monas yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka itu, terdapat kiai, intelektual dan aktivis NU yang menjadi korbannya.
Selain menuntut pembubaran FPI, pengunjuk rasa juga meminta aparat secepatnya mengadili pemimpin FPI dan pengikutnya yang menjadi pelaku insiden Monas itu. Mereka menyatakan menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama.
Aksi damai yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga dan berakhir 12.00 WIB itu, sebelumnya dilakukan di Mapolres Kabupaten Cirebon. Massa menuntut pihak kepolisian menyepakati pembubaran FPI.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aksi itu, di antaranya, Keluarga Mahasiswa NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Keluarga Alumni PMII, Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Putri dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Cirebon.
Tampak pula, Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Komunitas Seniman Santri serta berbagai kalangan muda pesantren Cirebon. (rif)
Terpopuler
1
Menag Nasaruddin Umar akan Wajibkan Pramuka di Madrasah dan Pesantren
2
Hukum Pakai Mukena Bermotif dan Warna-Warni dalam Shalat
3
Pilkada Serentak 2024: Dinamika Polarisasi dan Tantangan Memilih Pemimpin Lokal
4
Perbedaan Tradisi Pengamalan Dalailul Khairat di Indonesia dan Maroko
5
Menag Bertemu Mendikdasmen, Bahas Percepatan Pendidikan Profesi Guru
6
Sidang Paripurna DPR Sahkan 41 Prolegnas Prioritas 2025: Ada RUU Penyiaran dan PPRT
Terkini
Lihat Semua
